MEDIABUSERNASIONAL.COM | JEMBER – Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Jember kini resmi ditegaskan berlaku di seluruh tepi jalan umum. Masyarakat yang sudah terdaftar dalam program ini tidak lagi diwajibkan membayar uang parkir harian kepada juru parkir (jukir), baik di ruas jalan kabupaten, provinsi, maupun jalan nasional yang melintasi wilayah Jember.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember, Gatot Triono, menjelaskan bahwa kendaraan peserta akan ditandai dengan stiker khusus setelah pemilik menunaikan pembayaran pajak kendaraan.
“Untuk sepeda motor, stiker dipasang pada pelat nomor depan dan belakang. Sedangkan untuk mobil, stiker ditempel di kaca depan,” ujar Gatot.
Meski demikian, Dishub memberikan catatan penting bagi pemilik kendaraan yang telah membayar pajak sebelum 2 November 2026. Kelompok ini belum otomatis terdaftar sebagai peserta parkir berlangganan dan masih berlaku tarif parkir harian. Mekanisme pendaftaran terpisah bagi pemilik kendaraan tersebut saat ini tengah digodok untuk skema penerapan pada tahun 2027.
Dishub Jember menegaskan, pengendara yang telah menempelkan stiker resmi dilarang keras memberikan uang parkir dalam bentuk apa pun kepada petugas jukir di tepi jalan umum. Apabila masyarakat masih menemukan oknum jukir yang melakukan pungutan liar atau meminta bayaran di luar ketentuan, pelaporan dapat langsung disampaikan melalui Call Center Dishub Jember di nomor 0813-5773-7357.
Penerapan aturan baru di Jember ini menuntut pengawasan ketat di lapangan. Transparansi tata kelola, kepastian pelayanan jukir, serta perlindungan masyarakat dari praktik pembayaran ganda menjadi pertaruhan utama demi suksesnya program parkir berlangganan di wilayah tersebut.
Kontras di Bangkalan: Stiker Besar, Bayar Tetap Dua Kali
Kondisi bertolak belakang justru dikeluhkan warga di Kabupaten Bangkalan. Meski stiker parkir berlangganan sudah terpasang besar di kendaraan, masyarakat mengaku masih kerap “dipalak” atau ditarik uang parkir harian oleh jukir saat memarkir kendaraan di bahu jalan. Alhasil, warga merasa dibebani pungutan ganda: saat pembayaran pajak tahunan dan saat memarkir kendaraan di lapangan.
Tak hanya di area publik dan bahu jalan umum, praktik penarikan uang parkir ini disinyalir juga menembus area kantor instansi pelayanan publik.
“Jangankan di luar, di kantong Samsat dan layanan pajak keliling saja kita masih kena bayar parkir. Tak heran kalau Bangkalan tetap jadi kabupaten paling miskin se-Madura, kecuali para pejabatnya. Karena ini kan merujuk pada Perda,” ungkap salah seorang warga Bangkalan yang enggan disebutkan namanya dengan nada geram.
Fenomena di Bangkalan ini menjadi preseden buruk implementation Perda Parkir Berlangganan jika tidak diimbangi ketegangan penegakan hukum dan pengawasan jukir di lapangan. Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan dinas terkait untuk turun tangan memberantas praktik jukir nakal agar program parkir berlangganan tidak sekadar menjadi ajang penarikan retribusi tanpa perlindungan bagi para wajib pajak.
📢 BAGAIMANA MENURUT ANDA?
Apakah kebijakan parkir berlangganan di daerah Anda sudah berjalan efektif menghapus pungutan ganda, ataukah jukir nakal masih marak bermunculan seperti di Bangkalan?
Ikuti terus pembaruan berita terbaru di halaman BUSER NASIONAL. Jangan lupa sukai, bagikan, dan tulis tanggapan Anda di kolom komentar!
#ParkirBerlangganan #Jember #Bangkalan #DishubJember #PemkabBangkalan #PungliParkir #BeritaJember #InfoBangkalan
#BuserNasional
