BANGKALAN, MEDIABUSERNASIONAL.COM – Gelaran Pekan Raya Bangkalan (PRB) yang seharusnya menjadi ruang hiburan dan penggerak ekonomi masyarakat justru menuai keluhan pengunjung terkait tarif parkir. Tarif yang disebut mencapai Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk sepeda motor dinilai memberatkan, terlebih karcis parkir yang diterima pengunjung tidak mencantumkan stempel maupun nominal tarif secara jelas.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi pengelolaan parkir di tengah masyarakat. Jika pungutan dilakukan setiap kendaraan masuk, lantas bagaimana mekanisme pencatatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban uang parkir tersebut?
KARCIS TANPA NOMINAL, TRANSPARANSI DIPERTANYAKAN
Berdasarkan foto karcis yang diterima redaksi, terlihat tulisan “Parkir Pameran” beserta sejumlah keterangan mengenai batas waktu dan tanggung jawab petugas parkir. Namun, karcis tersebut tidak memperlihatkan nominal tarif maupun stempel pengesahan yang jelas.
Kondisi ini patut menjadi perhatian. Karcis parkir bukan sekadar kertas bukti pembayaran, melainkan bagian dari sistem administrasi yang semestinya membantu memastikan kejelasan pungutan dan pertanggungjawaban pengelolaan parkir.
Apabila tarif Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk sepeda motor benar diberlakukan, pengelola perlu menjelaskan dasar penetapan tarif tersebut, siapa pihak yang berwenang memungutnya, serta bagaimana penerimaan uang parkir dicatat dan disetorkan.
Jangan sampai masyarakat hanya diwajibkan membayar, tetapi tidak memperoleh kejelasan mengenai dasar pungutan dan pertanggungjawabannya.
PARKIR BERLANGGANAN ADA, PUNGUTAN TAMBAHAN MUNCUL LAGI?
Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan dari sisi kebijakan parkir berlangganan yang telah dikenal masyarakat Bangkalan.
Pengunjung tentu berhak mendapatkan penjelasan apakah pungutan parkir di kawasan PRB merupakan tarif parkir khusus kegiatan, retribusi resmi, atau pungutan yang dikelola oleh pihak penyelenggara maupun pihak ketiga.
Perlu ditegaskan, parkir berlangganan tidak otomatis menghapus seluruh kemungkinan pungutan parkir di setiap lokasi. Namun, pemerintah wajib memberikan informasi yang terang mengenai ketentuan yang berlaku, lokasi yang tercakup, dasar tarif, serta pihak yang berwenang memungut pembayaran.
Tanpa penjelasan yang terbuka, wajar apabila masyarakat mempertanyakan ke mana aliran uang parkir tersebut bermuara.
DISHUB DAN PEMKAB BANGKALAN JANGAN TERKESAN TUTUP MATA
Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu segera turun tangan melakukan pengecekan terhadap tata kelola parkir di lokasi PRB.
Pemeriksaan harus mencakup dasar penetapan tarif, legalitas pengelola, mekanisme pemberian karcis, pencatatan penerimaan, hingga kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan yang berlaku.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah harus mengambil langkah korektif sesuai kewenangannya. Sebaliknya, apabila seluruh mekanisme telah sesuai aturan, penjelasan terbuka kepada masyarakat akan membantu menghindari kesalahpahaman.
Jangan sampai persoalan parkir yang semestinya bisa dikelola secara tertib justru menambah daftar keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik.
BANGKALAN DISEBUT “KOTA PARKIR”, SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
Keluhan mengenai tarif parkir di PRB kembali menghidupkan sindiran masyarakat tentang Bangkalan sebagai “Kota Parkir”. Julukan tersebut menjadi kritik terhadap pentingnya pembenahan sistem perparkiran agar tidak hanya berorientasi pada pungutan, tetapi juga mengutamakan pelayanan, ketertiban, dan transparansi.
Redaksi menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata soal besar kecilnya tarif. Yang lebih penting adalah kejelasan dasar pungutan, bukti pembayaran yang layak, serta pertanggungjawaban atas uang yang diterima.
Masyarakat bukan hanya objek pungutan. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang transparan dan pengelolaan uang yang dapat dipertanggungjawabkan.
REDAKSI MINTA KLARIFIKASI RESMI
MEDIA BUSERNASIONAL.COM mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan pihak penyelenggara PRB untuk memberikan klarifikasi resmi terkait:
- Apa dasar hukum atau dasar kesepakatan pemberlakuan tarif parkir Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk sepeda motor?
- Siapa pengelola dan pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan parkir di lokasi PRB?
- Mengapa karcis yang dikeluhkan pengunjung tidak mencantumkan nominal tarif dan tidak memperlihatkan stempel yang jelas?
- Bagaimana mekanisme pencatatan, penyetoran, dan pengawasan uang parkir yang terkumpul?
- Bagaimana hubungan pungutan parkir PRB dengan kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Bangkalan?
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak-pihak terkait belum dimuat dalam naskah ini. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Jangan biarkan pertanyaan masyarakat berhenti di pintu parkir. Transparansi harus hadir, pengawasan harus berjalan, dan setiap pungutan harus memiliki dasar yang jelas.
MEDIA BUSERNASIONAL.COM
Tajam, Berimbang, dan Berani Mengungkap Fakta.
