Blitar, Jawa Timur — Aktivitas yang diduga sebagai praktik perjudian sabung ayam dan dadu kopyok di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, kembali menjadi sorotan. Di tengah pemberitaan dan perhatian masyarakat, publik kini mempertanyakan sejauh mana langkah nyata aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti informasi tersebut.
Senin (9/11/2026), persoalan ini tidak lagi sebatas keberadaan arena perjudian yang diduga beroperasi secara terbuka. Sorotan masyarakat mulai mengarah pada respons aparat, khususnya Polsek Garum dan Polres Blitar, yang diharapkan memberikan penjelasan serta menunjukkan tindakan konkret sesuai kewenangannya.
Masyarakat tidak membutuhkan dugaan atau spekulasi mengenai adanya keterlibatan aparat. Yang dibutuhkan adalah kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan bukti nyata bahwa setiap laporan maupun informasi mengenai dugaan tindak pidana telah ditindaklanjuti secara profesional.
Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang dihimpun tim di lapangan, aktivitas sabung ayam yang diduga disertai taruhan uang serta permainan dadu kopyok disebut masih berlangsung. Bahkan, menurut informasi tersebut, keramaian kendaraan dan pengunjung tetap terlihat meskipun hujan deras mengguyur wilayah sekitar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah aparat setempat telah menerima informasi mengenai aktivitas itu? Jika sudah, langkah penanganan apa yang telah dilakukan? Apabila belum ada tindakan, apa kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum?
Publik tentu berhak mendapatkan penjelasan. Sebab, apabila informasi mengenai dugaan perjudian telah berulang kali disampaikan melalui pemberitaan, aparat perlu memberikan respons yang terukur, baik melalui pengecekan lokasi, penyelidikan, maupun penindakan apabila ditemukan unsur pidana.
Jangan Sampai Penegakan Hukum Terlihat Jalan di Tempat
Persoalan ini juga menjadi ujian terhadap efektivitas pengawasan wilayah. Polsek Garum sebagai aparat terdekat di wilayah tersebut dan Polres Blitar sebagai satuan kewilayahan diharapkan dapat menjelaskan perkembangan penanganan informasi yang beredar.
Namun, penting ditegaskan bahwa belum adanya informasi terbuka mengenai penindakan tidak serta-merta membuktikan adanya pembiaran ataupun keterlibatan aparat. Karena itu, klarifikasi resmi dan penjelasan berbasis hasil pemeriksaan menjadi sangat penting untuk menjawab keraguan masyarakat.
Dari sisi hukum, perjudian merupakan tindak pidana. Sejak berlakunya KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada 2 Januari 2026, ketentuan mengenai perjudian diatur antara lain dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Penentuan pasal dan pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada fakta, peran masing-masing pihak, serta hasil penyidikan.
Selain penindakan pidana, pengawasan internal juga perlu diperhatikan apabila ditemukan bukti adanya anggota yang melanggar kewajiban atau kode etik. Pemeriksaan tersebut merupakan kewenangan Propam sesuai ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan berdasarkan bukti, bukan sekadar dugaan atau opini publik.
Propam dan Pimpinan Polri Diharapkan Memberikan Respons
Apabila informasi dugaan perjudian di Desa Slorok telah sampai kepada jajaran kepolisian, masyarakat berharap pimpinan Polres Blitar segera memberikan penjelasan mengenai langkah yang telah maupun akan dilakukan. Pengawasan dari Propam juga dapat ditempuh apabila terdapat laporan dan bukti mengenai dugaan pelanggaran anggota.
Penegakan hukum tidak cukup hanya dengan pernyataan tegas. Masyarakat membutuhkan tindakan yang dapat dilihat dan dipertanggungjawabkan, mulai dari pemeriksaan lokasi, pengumpulan bukti, hingga proses hukum apabila dugaan tindak pidana terbukti.
Tim media juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Blitar, Kapolsek Garum, serta pihak-pihak terkait. Penjelasan mengenai status penanganan, hasil pengecekan, dan kendala di lapangan penting disampaikan agar informasi yang diterima masyarakat tidak berkembang menjadi spekulasi.
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta aparat untuk bekerja berdasarkan tekanan pemberitaan. Masyarakat hanya mengharapkan hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Kini yang ditunggu bukan sekadar jawaban, melainkan langkah nyata dan bukti nyata. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin terkikis karena persoalan yang membutuhkan kepastian justru terkesan berjalan di tempat.
(Tim Investigasi)
