Oleh: FC-Goest
(Inisiator For-WIN)
SIAPA pemilik ‘Warung Mie Babi’ itu?
Pertanyaan ini yang bikin rakyat marah. Sebuah warung “Mi dan Babi Tepi Sawah” di Parangjoro, Grogol, Sukoharjo dirusak 12 September 2026.
Polisi gerak cepat, luar biasa cepat. Polda Jateng gabungan Polres Sukoharjo dan Brimob, bersenjata laras panjang, menggerebek Ponpes Putri Hamalatul Qur’an di Mojolaban pada 27 Oktober 2026 pukul 03.20 WIB dini hari.
Hasilnya? 12 santriwati usia 10-16 tahun, 4 ustazah, 2 balita digelandang. Pintu didobrak. Santriwati belum berjilbab dibentak di bawah todongan senjata. Setelah diperiksa maraton sampai maghrib, semua akhirnya dipulangkan; TIDAK TERBUKTI terlibat pembakaran warung.
Komnas HAM, 1 November 2026, mengecam keras: Tidak proporsional, tidak sensitif gender, tidak melibatkan Polwan, melanggar prinsip perlindungan anak.
Mabes Polri sendiri, akhirnya minta maaf dan berjanji evaluasi via Propam.
Lalu, publik bertanya wajar: Kenapa untuk satu warung, aparat bisa secepat kilat mengerahkan kekuatan sebesar itu?! Siapa sebenarnya pemilik warung itu, sampai harus dibela dengan operasi tengah malam? Buka ke publik!
LALU, APA KABAR YANG MEMBAKAR HUTAN?
Di sisi lain negeri, ribuan hektar hutan dibakar. Asapnya bikin satu pulau sesak napas. Kerugian negara triliunan. Bahkan dana bencana untuk para korbannya pun di KORUP. Pelakunya, seringkali korporasi besar.
Tapi mana gerak cepatnya? Mana Brimob bersenjata laras panjang yang menggerebek direksi perusahaan pembakar hutan jam 03.20 WIB? Mana penyitaan HP, uang, motor, emas seperti yang dilakukan di ponpes? Yang ada hanya denda administratif, proses berbelit, dan akhirnya senyap.
Inilah yang disebut oleh rakyat: HUKUM TEBANG PILIH.
Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Cepat untuk kasus kecil yang viral, lambat untuk kejahatan besar yang merugikan bangsa.
Untuk itu, sudah sepatutnya jika publik menuntut:
1. Kapolri evaluasi total Kapolda Jateng dan Kapolres Sukoharjo: SOP penggeledahan jam 03.20 WIB di ponpes putri jelas melanggar Perkap dan etika. Jangan cuma empati, butuh sanksi Propam yang terbuka.
2. Buka Transparansi Pemilik Warung Mi dan Babi. Apakah ada yang backing? Apakah ada konflik SARA yang disengaja dipicu? Jangan biarkan ponpes jadi korban.
3. Tindakan Keadilan yang Sama Untuk Pembakar Hutan: Kalau polisi bisa gerak cepat untuk warung, harusnya bisa lebih cepat untuk karhutla. Tangkap otak korporasinya, sita asetnya, penjarakan. Bukan cuma denda.
Rakyat tidak anti-Polri. Rakyat butuh Polri yang adil. Polri yang melindungi santriwati 10 tahun, sama gigihnya dengan melindungi pemilik warung. Polri yang memburu pembakar hutan sama ngototnya dengan memburu pelaku perusakan warung.
Kalau tidak, maka poster diatas benar: Keadilan untuk Semua Rakyat hanyalah slogan!.
Jangan sampai seragam POLRI yang seharusnya jadi simbol keadilan, justru di mata rakyat kecil di Sukoharjo terlihat sebagai simbol ketakutan. (®)
