MALANG – MEDIABUSERNASIONAL.COM , Proyek pembangunan Drainase Singosari–Jabung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan nilai hasil negosiasi mencapai Rp396.449.592,98, kini menjadi sorotan serius. Bukan hanya persoalan kualitas konstruksi, tetapi juga muncul pertanyaan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), metode pengecoran, serta fungsi pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang.
Proyek yang menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut dikerjakan oleh perusahaan pemenang tender SURYA INTI PERKASA, beralamat di Jl. Simpang Sulfat Utara VII Kav. 27, Kota Malang, Jawa Timur.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Dokumentasi video tertanggal 6 November 2026 memperlihatkan sejumlah pekerja melakukan pengecoran saluran drainase dalam kondisi yang secara visual diduga masih terdapat genangan dan aliran air.
Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah metode pengecoran sudah sesuai spesifikasi teknis? Apakah pengendalian air telah dilakukan secara benar? Dan siapa yang memastikan mutu beton tetap memenuhi standar kekuatan konstruksi?
Dalam dokumen spesifikasi teknis, pekerjaan tersebut mencantumkan penggunaan beton mutu fc’20 MPa dan baja tulangan polos BJTP 280. Artinya, kualitas konstruksi bukan sekadar urusan tampilan fisik, melainkan harus dapat dibuktikan melalui proses teknis dan pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.
SURAT KLARIFIKASI RESMI NOMOR 07 NOVEMBER 2026, BELUM MENDAPAT JAWABAN
Tim Jurnalis Investigasi 🐉 telah menempuh langkah konfirmasi resmi melalui surat permohonan keterangan dan hak klarifikasi.
Surat tersebut tercatat dengan identitas sebagai berikut:
Nomor: ……/KLARIFIKASI/TIM-NAGA/XI/2026
Tanggal: Malang, 07 November 2026
Perihal: Permohonan Keterangan dan Hak Klarifikasi
Ditujukan kepada:
Yth. Pimpinan/Direktur SURYA INTI PERKASA
Jl. Simpang Sulfat Utara VII Kav. 27
Kota Malang, Jawa Timur.
Surat tersebut dikirimkan secara digital melalui aplikasi WhatsApp kepada pihak direktur atau penanggung jawab perusahaan, sebagai bentuk permintaan keterangan dan kesempatan memberikan hak klarifikasi sebelum pemberitaan dikembangkan lebih lanjut.
Dalam surat itu, tim meminta penjelasan mengenai metode pengecoran yang diduga berlangsung ketika masih terdapat genangan maupun aliran air, jaminan mutu beton fc’20 MPa, penerapan K3, kompetensi tenaga teknis, pengawasan konsultan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap hasil pekerjaan.
Namun hingga 11 November 2026, berdasarkan dokumentasi komunikasi yang dimiliki tim, pesan WhatsApp tersebut masih menunjukkan tanda centang dua dan belum memperoleh jawaban atau klarifikasi substantif.
Tanda centang dua menunjukkan pesan telah terkirim ke perangkat penerima, tetapi tidak otomatis membuktikan pesan telah dibaca. Meski demikian, belum adanya tanggapan resmi membuat pertanyaan mengenai pelaksanaan proyek ini masih belum terjawab.
DPUBM KABUPATEN MALANG, DI MANA FUNGSI PENGAWASAN?
Persoalan ini tidak semestinya hanya dibebankan kepada kontraktor. DPUBM Kabupaten Malang sebagai instansi pelaksana anggaran juga harus menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan proyek berjalan.
Terlebih, dalam dokumen pekerjaan telah diatur kewajiban penyedia jasa terkait keselamatan konstruksi, tenaga kompeten, Job Safety Analysis (JSA), perlengkapan APD, pengamanan lokasi, hingga pengendalian mutu konstruksi.
Apabila benar ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau kewajiban keselamatan, pertanyaan berikutnya adalah: apakah konsultan pengawas dan PPK telah menjalankan tugas pemeriksaan serta memberikan instruksi perbaikan?
Jangan sampai pengawasan hanya berjalan di atas kertas, sementara kondisi nyata di lapangan luput dari perhatian.
DPUBM Kabupaten Malang dan bidang pengawasan patut dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan teknis apabila terbukti terdapat pembiaran terhadap penyimpangan pekerjaan.
Sebab, pengawasan bukan sekadar menunggu laporan kontraktor. Pengawasan harus memastikan uang negara menghasilkan bangunan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat.
HAMPIR Rp400 JUTA, TAPI MUTU DAN K3 MASIH DIPERTANYAKAN
Berikut data paket pekerjaan berdasarkan informasi pengadaan yang diperoleh tim:
- Nama paket: Pembangunan Drainase Singosari–Jabung.
- Pelaksana: SURYA INTI PERKASA.
- Alamat: Jl. Simpang Sulfat Utara VII Kav. 27, Kota Malang.
- Pagu anggaran: Rp400.000.000.
- HPS: Rp399.710.612,03.
- Harga penawaran: Rp396.697.677,98.
- Hasil negosiasi: Rp396.449.592,98.
- Instansi: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
Dengan nilai pekerjaan tersebut, publik berhak mengetahui apakah setiap rupiah anggaran telah diwujudkan dalam pekerjaan yang sesuai standar.
Tim investigasi mendesak DPUBM Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan langsung, termasuk pemeriksaan mutu beton, kesesuaian metode pengecoran, pemasangan tulangan, penerapan K3, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan kontrak.
JANGAN TUNGGU SAMPAI BANGUNAN RUSAK!
Masyarakat tidak membutuhkan proyek yang sekadar selesai secara administratif. Masyarakat membutuhkan drainase yang kuat, berfungsi optimal, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Jika pekerjaan ternyata tidak sesuai standar, siapa yang akan bertanggung jawab ketika konstruksi mengalami kerusakan? Apakah kontraktor, konsultan pengawas, atau pejabat yang bertanggung jawab atas pengendalian pekerjaan?
Tim Jurnalis Investigasi 🐉 meminta Kepala DPUBM Kabupaten Malang, PPK, bidang pengawasan, dan SURYA INTI PERKASA tidak menghindari pertanyaan publik.
UANG NEGARA BUKAN UANG PRIBADI. PROYEK PEMERINTAH BUKAN TEMPAT UNTUK MENGUJI KEBERUNTUNGAN MUTU KONSTRUKSI!
Redaksi menegaskan, dugaan ketidaksesuaian mutu, K3, maupun kelalaian pengawasan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan dan pembuktian. Hak jawab dan klarifikasi seluruh pihak tetap terbuka untuk diberitakan secara proporsional.
TIM JURNALIS INVESTIGASI 🐉
