KABUPATEN MALANG – Pelaksanaan proyek pembangunan drainase Singosari–Jabung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, mulai menuai sorotan tajam. Proyek yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai hasil negosiasi Rp396.449.592,98 tersebut diduga menyisakan persoalan serius terkait penerapan keselamatan kerja, metode pengecoran, serta kualitas hasil konstruksi.
Berdasarkan data informasi paket pengadaan yang diperoleh redaksi, perusahaan pemenang tender adalah SURYA INTI PERKASA, beralamat di Jl. Simpang Sulfat Utara VII Kav. 27, Kota Malang, Jawa Timur.
Perusahaan tersebut tercatat sebagai pemenang paket pembangunan drainase yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Kabupaten Malang.
Adapun rincian anggarannya:
– Pagu anggaran: Rp400.000.000.
– HPS: Rp399.710.612,03.
– Harga penawaran: Rp396.697.677,98.
– Harga terkoreksi: Rp396.697.677,98.
– Hasil negosiasi: Rp396.449.592,98.
Nilai hampir Rp400 juta tentu bukan anggaran kecil. Masyarakat berhak mendapatkan hasil pembangunan yang memenuhi standar teknis, kuat, aman, dan memiliki manfaat jangka panjang.
PENGECORAN DI TENGAH ALIRAN AIR, APAKAH SUDAH SESUAI SPESIFIKASI?
Sorotan muncul setelah dokumentasi video tertanggal 6 November 2026 memperlihatkan sejumlah pekerja melakukan pengecoran pada saluran drainase yang diduga masih terdapat genangan dan aliran air.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai metode pelaksanaan yang digunakan kontraktor.
Apakah air sudah dikendalikan sebelum pengecoran dilakukan? Apakah metode tersebut telah mendapatkan persetujuan konsultan pengawas? Dan apakah kualitas beton tetap dapat dijamin sesuai spesifikasi teknis?
Dalam dokumen spesifikasi pekerjaan tercantum penggunaan beton mutu fc’20 MPa serta baja tulangan polos BJTP 280.
Pengecoran pada area yang masih dialiri air bukan otomatis berarti konstruksi gagal. Namun, apabila tidak menggunakan metode pengendalian air dan teknik pengecoran yang tepat, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi mutu beton, terutama akibat pencampuran air, segregasi, maupun tercucinya pasta semen.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan kualitas hasil pekerjaan.
DUGAAN KEWAJIBAN KONTRAKTOR DAN PENERAPAN K3 TIDAK MAKSIMAL
Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang secara tegas tercantum dalam dokumen spesifikasi teknis.
Kontraktor diwajibkan menyediakan:
– Petugas keselamatan konstruksi.
– Alat Pelindung Diri (APD), termasuk helm keselamatan, sarung tangan dan rompi keselamatan.
– Rambu petunjuk, rambu peringatan dan rambu informasi.
– Kerucut pengaman lalu lintas atau traffic cone.
– Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis/JSA).
– Asuransi Construction All Risk (CAR) sesuai ketentuan pekerjaan.
Dokumen juga mensyaratkan tenaga pelaksana lapangan dengan pengalaman minimal dua tahun dan sertifikat kompetensi yang sesuai.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka perlu dievaluasi apakah penyedia jasa telah memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
Jangan sampai kewajiban kontraktor hanya terlihat lengkap dalam dokumen administrasi, tetapi penerapannya di lapangan justru dipertanyakan.
PPK ARDIAH HERI DESTIYANTORO HARUS MEMBERIKAN PENJELASAN
Dalam dokumen spesifikasi teknis, nama Ardia Heri Destiyantoro, S.T. tercantum sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
PPK memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, mutu, waktu, dan ketentuan yang berlaku.
Oleh sebab itu, PPK perlu menjelaskan apakah pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap tahapan pengecoran yang terekam dalam dokumentasi.
Termasuk apakah konsultan pengawas sudah memberikan teguran atau instruksi perbaikan apabila ditemukan metode kerja yang tidak sesuai.
PUBM KABUPATEN MALANG JANGAN TUTUP MATA
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi kontraktor semata.
Dinas PUBM Kabupaten Malang sebagai instansi yang membidangi pekerjaan tersebut perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi fisik bangunan drainase.
Pemeriksaan perlu mencakup:
1. Kesesuaian metode pengecoran dengan spesifikasi teknis.
2. Pengujian mutu beton fc’20 MPa.
3. Kesesuaian pemasangan dan kondisi baja tulangan.
4. Penerapan standar K3 di lokasi pekerjaan.
5. Kesesuaian volume pekerjaan dengan kontrak.
6. Ketersediaan laporan harian dan dokumentasi pengawasan.
7. Kesesuaian hasil pekerjaan dengan gambar teknis dan kontrak.
Apabila ditemukan penyimpangan, perlu dilakukan tindakan korektif dan penegakan ketentuan kontrak sesuai hasil pemeriksaan.
TUJUH PERTANYAAN UNTUK SURYA INTI PERKASA DAN PUBM
Redaksi meminta klarifikasi terbuka kepada perusahaan SURYA INTI PERKASA, PPK, konsultan pengawas, serta Kepala Dinas PUBM Kabupaten Malang.
1. Apakah benar SURYA INTI PERKASA merupakan perusahaan pelaksana pembangunan drainase Singosari–Jabung dengan hasil negosiasi Rp396.449.592,98?
2. Mengapa pengecoran dalam dokumentasi diduga dilakukan ketika air masih mengalir?
3. Apakah metode pengendalian air dan pengecoran sudah sesuai spesifikasi teknis?
4. Apakah petugas K3 dan tenaga teknis bersertifikat telah ditempatkan sesuai persyaratan?
5. Apakah konsultan pengawas telah memeriksa dan menyetujui tahapan pekerjaan tersebut?
6. Bagaimana perusahaan menjamin hasil pengecoran memenuhi mutu beton fc’20 MPa?
7. Jika ditemukan pekerjaan tidak sesuai kontrak, apakah perusahaan bersedia melakukan perbaikan dan bertanggung jawab atas konsekuensi sesuai ketentuan kontrak?
ADA APA DENGAN PROYEK HAMPIR Rp400 JUTA INI?
Publik tidak sedang meminta pembangunan yang mewah. Masyarakat hanya menginginkan pekerjaan yang benar, aman, dan tidak menghambur-hamburkan uang negara.
Pemenang tender telah memperoleh kesempatan mengerjakan proyek pemerintah dengan nilai kontrak yang besar. Konsekuensinya, seluruh kewajiban teknis, keselamatan, kualitas, dan administrasi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Jangan sampai proyek selesai, anggaran terserap, tetapi kualitas bangunan justru menyisakan tanda tanya.
Redaksi menegaskan bahwa dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan klarifikasi pihak terkait. Hak jawab SURYA INTI PERKASA, PPK, konsultan pengawas, maupun PUBM Kabupaten Malang tetap terbuka untuk dimuat secara berimbang.
