SURABAYA, MEDIA BUSERNASIONAL.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Informasi Publik Independen (LIPI) menggeruduk Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Kamis (12/11/2026). Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa mendesak agar Kepala DLH Jatim, Nurkholis, segera mundur atau dicopot dari jabatannya terkait dugaan penerimaan uang pungutan liar (pungli) senilai Rp687,5 juta.
Massa aksi menilai, dugaan praktik pungli bernilai ratusan juta rupiah tersebut merupakan skandal serius yang mencederai marwah birokrasi dan tidak bisa sekadar diredam dengan pernyataan administratif. Mereka menuntut keterbukaan penuh untuk mengusut tuntas asal-usul dana, alur penerimaan, hingga aktor-aktor lain yang diduga ikut bermain.
Koordinator Aksi, Yodika Saputra, menegaskan bahwa pejabat publik yang tersandung dugaan pelanggaran integritas sudah sepatutnya menanggalkan jabatan jika tidak mampu memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat.
“Kami menuntut Kadis LH Jawa Timur mundur dari jabatannya,” tegas Yodika di tengah orasinya.
Menurut Yodika, moral dan integritas adalah fondasi utama dalam memimpin sebuah instansi pemerintahan. Ketika pimpinan dinas diterpa isu miring terkait dugaan pungli, kepercayaan publik terhadap institusi dipastikan runtuh.
“Bagaimana lembaga DLH Jatim ini bisa berkembang, sedangkan pemimpinnya diduga tidak memiliki integritas dan moral seperti ini,” sindirnya tajam.
Kadis Absen, Massa Kecewa
Sayangnya, gelombang protes tersebut tidak direspons langsung oleh pihak yang bersangkutan. Kepala DLH Jatim, Nurkholis, dilaporkan tidak berada di tempat dengan alasan sedang menjalani dinas luar ke Jakarta. Absennya pucuk pimpinan DLH Jatim ini sontak memicu kekecewaan mendalam di kalangan demonstran.
Aspirasi massa akhirnya hanya ditemui oleh Sekretaris DLH Jatim, Nurul Muntasyiroh. Di hadapan para pengunjuk rasa, Nurul mengonfirmasi ketidakhadiran pimpinannya dan menyarankan agar seluruh bukti maupun materi tuntutan diserahkan langsung kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
“Pimpinan saat ini sedang dinas luar, jadi belum bisa menemui teman-teman demo. Namun, kami sudah melaporkan kepada pimpinan bahwa hari ini ada aksi di DLH,” ujar Nurul.
Nurul juga berdalih tidak mengetahui menahu perihal dugaan aliran dana Rp687,5 juta yang dipersoalkan massa, sehingga pihaknya memilih menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat berwenang.
“Untuk tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman demo kami pasrahkan kepada APH. Karena terus terang saya secara pribadi tidak mengetahui itu,” kilahnya.
Ancam Gelar Aksi Berjilid-jilid
Jawaban normatif dari pihak sekretariat dinas tersebut dinilai belum menyentuh substansi tuntutan. Ketidakhadiran Nurkholis justru memperpanjang tanda tanya publik terkait kejelasan kasus ini, mengingat klarifikasi langsung sangat dibutuhkan guna meredam spekulasi liar di tengah masyarakat.
Merespons kebuntuan tersebut, LIPI memastikan tidak akan tinggal diam. Yodika beserta jajaran massa aksi mengancam akan kembali turun ke jalan dengan kekuatan yang lebih besar dan menggelar demonstrasi berjilid-jilid apabila tuntutan mereka diabaikan.
Selain itu, LIPI mendesak jajaran Aparat Penegak Hukum agar proaktif mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan transparan, bukan sekadar menerima laporan di atas meja.
(Red/Tim)
