MALANG, JAWA TIMUR — Keberadaan Hotel Flamboyan di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan penyalahgunaan fasilitas penginapan yang dikaitkan dengan penawaran jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan penyalahgunaan fungsi usaha akomodasi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola pengelolaan hotel serta tindakan yang diduga dilakukan terhadap salah seorang pengunjung hingga dibawa ke Polsek Kepanjen.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber ARNORT, dugaan penawaran jasa tersebut disebut berlangsung secara terselubung melalui aplikasi MiChat. Namun, informasi tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh pihak berwenang untuk memastikan apakah benar terdapat aktivitas prostitusi yang difasilitasi melalui lokasi penginapan tersebut.
Pengunjung Dibawa ke Polsek, Dasar Hukum Dipertanyakan
Perhatian publik semakin mengarah pada insiden ketika salah seorang pengunjung disebut dibawa ke Polsek Kepanjen setelah terjadi ketegangan di lingkungan hotel.
Tindakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan, prosedur, serta dasar hukum yang digunakan dalam membawa pengunjung ke kantor kepolisian.
Apabila benar peristiwa tersebut terjadi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara proporsional mengenai apakah tindakan itu merupakan bagian dari proses pemeriksaan, pengamanan, klarifikasi, atau tindakan kepolisian lainnya.
Setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar kewenangan dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Demikian pula, apabila terdapat pihak non-aparat yang melakukan tindakan membatasi kebebasan seseorang, perlu dijelaskan kewenangan serta alasan hukumnya.
Persoalan ini perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi persepsi negatif terhadap institusi kepolisian maupun pihak pengelola hotel.
Dugaan Sikap Intimidatif dan Penggunaan Latar Belakang Keluarga
Dalam informasi yang beredar, terdapat pula dugaan sikap pihak yang disebut bertanggung jawab atas pengelolaan hotel yang dinilai membuat pengunjung merasa tertekan.
Sumber menyebut adanya pernyataan yang mengaitkan latar belakang keluarga dengan profesi aparat kepolisian maupun TNI.
Apabila informasi tersebut benar, penyebutan hubungan keluarga dengan aparat negara tidak seharusnya digunakan untuk memberikan tekanan psikologis kepada pihak lain atau menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus.
Prinsip negara hukum menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hubungan keluarga, jabatan, maupun kedudukan sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari proses klarifikasi ataupun pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan pelanggaran.
Meski demikian, dugaan tersebut tetap memerlukan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan agar pemberitaan memenuhi prinsip keberimbangan.
Legalitas dan Pengawasan Operasional Hotel Perlu Diperiksa
Di luar dugaan aktivitas yang dipersoalkan, aspek legalitas dan tata kelola operasional Hotel Flamboyan juga dinilai perlu mendapat perhatian instansi terkait.
Pemerintah daerah melalui perangkat dinas yang membidangi perizinan, pariwisata, dan pengawasan usaha diharapkan dapat memastikan kesesuaian kegiatan operasional hotel dengan perizinan berusaha serta standar usaha akomodasi yang berlaku.
Pemeriksaan dapat mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), kesesuaian kegiatan usaha, pemenuhan standar usaha, persyaratan bangunan, serta kewajiban administratif dan pajak daerah sesuai ketentuan.
Dalam konteks perizinan berusaha berbasis risiko, pemerintah saat ini mengacu pada PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Perlu ditegaskan bahwa keberadaan hotel sebagai tempat penginapan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Namun, apabila ditemukan bukti bahwa pengelola secara sadar menghubungkan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul, aspek pidananya dapat diperiksa berdasarkan ketentuan yang relevan.
KUHP Nasional melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, antara lain mengatur ketentuan Pasal 420 mengenai tindakan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul. Pasal 421 juga mengatur pemberatan apabila perbuatan tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk memperoleh keuntungan sebagai mata pencaharian.
Penerapan ketentuan pidana tentu harus didasarkan pada unsur perbuatan, alat bukti, dan hasil penyidikan, bukan semata-mata berdasarkan dugaan atau persepsi publik.
Dokumentasi Peristiwa dan Hak Masyarakat Memperoleh Informasi
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah adanya informasi mengenai larangan terhadap warga yang hendak mendokumentasikan kejadian untuk kepentingan pencatatan peristiwa dan penyampaian informasi.
Hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan menyimpan informasi dilindungi oleh Pasal 28F UUD 1945.
Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, privasi, perlindungan data pribadi, serta tidak mengganggu pelaksanaan tugas resmi aparat.
Apabila terdapat pembatasan terhadap aktivitas dokumentasi, alasan dan dasar pembatasannya perlu dijelaskan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Aparat Diminta Bertindak Objektif dan Transparan
Munculnya persoalan di Hotel Flamboyan Kepanjen diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Malang.
Sejumlah hal yang perlu mendapatkan klarifikasi antara lain:
- Apakah benar terdapat penawaran jasa prostitusi melalui aplikasi MiChat yang berkaitan dengan lokasi hotel?
- Apakah pengelola hotel mengetahui atau memfasilitasi aktivitas yang diduga terjadi?
- Apa dasar hukum dan prosedur ketika salah seorang pengunjung dibawa ke Polsek Kepanjen?
- Apakah terdapat tindakan yang mengarah pada intimidasi atau tekanan terhadap pengunjung?
- Apakah kegiatan operasional hotel telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan dan standar usaha yang berlaku?
Klarifikasi terhadap pertanyaan tersebut penting untuk memastikan duduk perkara secara utuh dan menghindari kesimpulan sepihak.
Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif. Setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk pengunjung, masyarakat, maupun pelaku usaha.
Hingga berita ini disusun, informasi yang menjadi dasar pemberitaan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak pengelola Hotel Flamboyan dan Polsek Kepanjen. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi serta memenuhi prinsip jurnalistik.
Setiap hak jawab bisa dilayangkan ke nomor WhatsApp yang sudah tertera di box redaksi
Sumber informasi: ARNORT.
