Dokumen Tak Kunjung Selesai, Pihak yang Bersangkutan Disebut Sulit Dihubungi — Publik Diminta Waspada Modus Jasa Pengurusan Tanah.
JURNALIS: ARNORT & BUSH87
MALANG, 30 OKTOBER 2026 — mediabusernasional.com – Praktik jasa pengurusan dokumen pertanahan kembali menjadi perhatian. Seorang warga Kabupaten Malang mengaku mengalami kerugian setelah menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada seseorang yang disebut mengaku sebagai Advokat bernama Nurhalal, untuk membantu pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM).
Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan warga dan bukti tanda terima yang diperlihatkan kepada redaksi, dokumen yang dijanjikan belum terselesaikan. Sementara itu, uang yang telah diserahkan juga disebut belum dikembalikan.
Persoalan ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana pertanggungjawaban pihak penerima uang ketika pekerjaan yang dijanjikan tidak terealisasi, sementara hak warga atas uang yang telah diserahkan belum mendapatkan kepastian?
BUKTI TANDA TERIMA RP15 JUTA JADI SOROTAN
Dalam dokumentasi yang diterima redaksi, terdapat tanda terima bertuliskan pengurusan SHM dengan nominal sebesar Rp15.000.000.
Pada bukti tersebut tercantum tanggal 16 Mei 2024.
Warga menyebut penyerahan uang dilakukan dalam sebuah pertemuan di kawasan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dengan harapan proses pengurusan dokumen tanah dapat diselesaikan sebagaimana yang telah dijanjikan.
Akan tetapi, menurut keterangan warga, hingga pemberitaan ini disusun, dokumen yang dimaksud belum selesai dan uang yang diserahkan belum dikembalikan.
Kondisi semakin memprihatinkan karena pihak yang bersangkutan disebut sulit dihubungi. Komunikasi melalui telepon maupun pesan dikabarkan tidak memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan.
Jika benar demikian, persoalan ini tidak cukup hanya dipandang sebagai keterlambatan pekerjaan jasa. Ada kewajiban yang harus dijelaskan, ada uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan, dan ada hak warga yang tidak boleh diabaikan.
BUKAN SEKADAR JANJI, UANG MASYARAKAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Redaksi Media Buser Nasional memandang persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius.
Sebab, jasa pengurusan dokumen pertanahan menyangkut kepentingan hukum dan aset berharga masyarakat. Kepercayaan warga tidak boleh dijadikan pintu untuk menerima pembayaran tanpa kepastian pekerjaan maupun pertanggungjawaban.
Apabila suatu pekerjaan tidak dapat diselesaikan, pihak penerima jasa semestinya memberikan penjelasan secara terbuka, menyampaikan perkembangan pekerjaan, serta menyelesaikan kewajiban sesuai kesepakatan dengan pemberi jasa.
Menghindar dari komunikasi bukanlah penyelesaian.
Terlebih apabila terdapat bukti tertulis penerimaan uang, maka dokumen tersebut patut menjadi bagian penting dalam proses klarifikasi dan pemeriksaan apabila persoalan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
REDAKSI SOROTI IDENTITAS DAN LEGALITAS PROFESI ADVOKAT
Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengakuan sebagai Advokat.
Masyarakat berhak mengetahui apakah seseorang yang menawarkan jasa hukum benar-benar memiliki status dan kewenangan profesional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengangkatan Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat dan sebelum menjalankan profesinya wajib mengucapkan sumpah menurut ketentuan undang-undang.
Karena itu, masyarakat perlu melakukan verifikasi terhadap identitas, surat pengangkatan, status keanggotaan organisasi Advokat, serta bukti pengambilan sumpah yang relevan.
Jangan sampai masyarakat menyerahkan dokumen berharga maupun uang dalam jumlah besar hanya berdasarkan pengakuan sepihak.
ASPEK HUKUM: DUGAAN PENIPUAN HARUS DIBUKTIKAN
Persoalan ini juga perlu dilihat dari perspektif hukum.
1. Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Mengatur tindak pidana penipuan, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum melalui penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kata bohong yang menggerakkan seseorang menyerahkan barang atau harta.
Ancaman pidananya paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak kategori V.
Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana, bukan semata-mata karena pekerjaan jasa mengalami keterlambatan atau kegagalan.
2. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Mengatur persyaratan pengangkatan, sumpah, hak, kewajiban, dan pelaksanaan profesi Advokat.
Status dan kewenangan seseorang yang mengaku Advokat perlu diverifikasi melalui mekanisme resmi.
3. Pasal 1320 dan Pasal 1328 KUHPerdata
Mengatur syarat sah perjanjian dan pembatalan perjanjian apabila terdapat penipuan yang memenuhi ketentuan hukum.
Dengan demikian, apabila terdapat dugaan tipu muslihat dalam terbentuknya suatu perjanjian, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
REDAKSI DESAK KLARIFIKASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Media Buser Nasional mendorong pihak yang bersangkutan untuk segera memberikan penjelasan terbuka mengenai:
- Apa sebenarnya status dan perkembangan pengurusan SHM tersebut?
- Mengapa dokumen yang dijanjikan belum diselesaikan?
- Bagaimana pertanggungjawaban atas penerimaan uang Rp15 juta?
- Jika pekerjaan tidak dapat dilaksanakan, kapan uang akan dikembalikan?
- Bagaimana legalitas dan status profesi pihak yang menawarkan jasa tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut patut dijawab agar persoalan tidak semakin berlarut-larut dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
IMBAUAN KEPADA MASYARAKAT
Masyarakat yang hendak mengurus sertifikat tanah maupun dokumen hukum lainnya diimbau untuk:
- Memastikan identitas dan legalitas pihak yang menawarkan jasa.
- Mengutamakan pengurusan melalui jalur resmi BPN, PPAT, Notaris, atau Advokat sesuai kewenangannya.
- Meminta perjanjian tertulis yang menjelaskan biaya, lingkup pekerjaan, dan batas waktu.
- Menyimpan kuitansi, bukti transfer, percakapan, serta seluruh dokumen pendukung.
- Segera meminta pertanggungjawaban dan melapor kepada kepolisian apabila ditemukan dugaan tindak pidana.
SERUAN REDAKSI MEDIA BUSER NASIONAL
Kepercayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang boleh dipermainkan.
Uang Rp15 juta bukan jumlah kecil bagi masyarakat. Di balik uang tersebut terdapat hak, jerih payah, dan harapan seseorang untuk mendapatkan kepastian atas dokumen tanahnya.
Kami mengingatkan bahwa setiap pihak yang menerima pembayaran atas suatu pekerjaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan kesepakatan yang dibuat.
Jangan berlindung di balik nama profesi. Jangan menghindar dari kewajiban. Jangan biarkan masyarakat berjuang sendirian menagih haknya.
Media Buser Nasional membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Apabila terdapat dokumen, bukti penyelesaian, atau penjelasan yang berbeda, redaksi siap menerima dan memuatnya secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.
Hukum harus menjadi pelindung masyarakat, bukan sekadar slogan.
JURNALIS: ARNORT & BUSH87
mediabusernasional.com Bersama Masyarakat Mengawal Kebenaran.
