JAKARTA, MEDIABUSERNASIONAL.COM– Penarikan kendaraan secara paksa oleh jajaran debt collector (mata elang) di jalanan kini bukan lagi sekadar sengketa keperdataan atau persoalan tunggakan utang piutang semata. Jika proses eksekusi tersebut disertai dengan intimidasi, ancaman, maupun tindakan main hakim sendiri, para penagih utang tersebut berpotensi besar dijerat pasal pidana berat, mulai dari pemerasan hingga pencurian dengan kekerasan (begal).
Peringatan keras tersebut ditegaskan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto pada Senin (26/10/2026). Ia menyatakan bahwa status kewajiban debitur yang menunggak kredit tidak serta-merta melanggengkan aksi penarikan sepihak yang menabrak aturan hukum.
Dadang mengimbau seluruh perusahaan pembiayaan (leasing) maupun penyedia jasa penagihan utang agar tunduk dan patuh pada regulasi serta etika penagihan resmi. Hak untuk menagih piutang tidak boleh dijadikan kedok untuk melancarkan taktik intimidasi apalagi kekerasan fisik.
“Tindakan main hakim sendiri, serta penarikan paksa berpotensi dijerat delik pidana. Seperti Pasal 482 KUHP baru, yaitu pemerasan dengan ancaman kekerasan, atau Pasal 479 KUHP baru tentang pencurian dengan kekerasan,” tegas Dadang.
Menurut Jenderal Bintang Tiga tersebut, lembaga pembiayaan dan mitra penagihannya wajib memahami batas kewenangan. Sengketa hak keperdataan sama sekali tidak sah diakhiri lewat tindakan-tindakan terlarang yang masuk ranah pidana.
“Lembaga pembiayaan dan jasa debt collector harus memahami bahwa hak keperdataan tidak boleh ditegakkan dengan cara-cara pidana,” lanjutnya.
Lebih jauh, Kapolda menegaskan bahwa jajaran kepolisian di lapangan hadir bukan untuk menjadi tameng atau melegitimasi aksi eksekusi sepihak yang mengabaikan prosedur hukum formal. Kehadiran personel Polri bertujuan murni untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
“Kehadiran Polri di lapangan adalah untuk menjaga Kamtibmas dan menjamin kepastian hukum,” tegas Dadang.
Soroti Pemicu Kredit Macet: Evaluasi Kelayakan Pembiayaan
Tak hanya menyoroti ulah penagih utang di lapangan, Kapolda Metro Jaya juga menyasar akar masalah di internal lembaga pembiayaan. Pihak leasing diminta ketat melakukan screening dan mengkaji secara terukur kemampuan finansial calon debitur sebelum persetujuan kredit diberikan.
Langkah preventif ini penting dilakukan agar masalah tunggakan tidak memicu konflik hukum di kemudian hari akibat pemberian pembiayaan yang dipaksakan.
“Bagaimana memberikan pembiayaan kepada masyarakat, apakah masyarakat tersebut mampu untuk membayar atau tidak? Tolong ini dicek benar, dikaji benar,” ujar Kapolda.
Pernyataan tegas Kapolda Metro Jaya ini menjadi lampu kuning bagi industri pembiayaan dan jasa penagihan. Meskipun kewajiban debitur untuk melunasi cicilan tetap berlaku sesuai kontrak perjanjian, mekanisme penagihan wajib dilakukan melalui mekanisme yang sah dan berpayung hukum—bukan dengan ancaman, kekerasan, maupun aksi main hakim sendiri.
Sumber: gs
(Buser Nasional / Red)
