JAKARTA/JAWA TIMUR — Busamat, perwakilan Gerakan Indonesia Sehat di bawah naungan AMP, menegaskan bahwa polemik mengenai pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus disikapi secara objektif, konstitusional, dan berdasarkan fakta hukum. Ia meminta agar perhatian publik tidak hanya diarahkan kepada figur yang kini menjabat, tetapi juga mencakup tanggung jawab lembaga penyelenggara Pemilu 2024.
Menurut Busamat, apabila terdapat pihak yang mempersoalkan keabsahan atau proses pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024, maka pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh. KPU sebagai penyelenggara teknis, Bawaslu sebagai lembaga pengawas, dan DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu perlu memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing.
TELUSURI REGULASI PENCALONAN PEMILU 2024
Busamat mengingatkan bahwa tahapan Pemilu 2024 telah diatur melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Selanjutnya, ketentuan teknis pencalonan presiden dan wakil presiden diatur melalui PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Peraturan tersebut mengatur proses pendaftaran pasangan calon pada 19–25 Oktober 2023, pemeriksaan persyaratan, verifikasi, hingga penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut.
Kemudian, PKPU Nomor 23 Tahun 2023 diterbitkan sebagai perubahan atas PKPU Nomor 19 Tahun 2023 untuk menyesuaikan ketentuan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Rangkaian regulasi tersebut, menurut Busamat, menjadi bagian penting yang perlu dibuka dan dijelaskan kepada masyarakat, terutama terkait pelaksanaan persyaratan pencalonan, administrasi, verifikasi, serta pengawasan.
KPU, BAWASLU, DAN DKPP DIMINTA BERTANGGUNG JAWAB SESUAI KEWENANGAN
Busamat meminta KPU RI menjelaskan secara transparan dasar penerimaan berkas, pemeriksaan persyaratan, penerapan regulasi, hingga penetapan pasangan calon.
Bawaslu RI juga didorong memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan penanganan laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tahapan pencalonan.
Sementara itu, DKPP RI diharapkan menjalankan kewenangan pemeriksaan apabila terdapat pengaduan dan bukti yang memenuhi ketentuan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
“Jangan hanya figur yang menjadi sasaran perdebatan. Kalau ada persoalan dalam proses pencalonan, kita harus berani menelusuri bagaimana aturan diterapkan, siapa yang menjalankan kewenangan, bagaimana pengawasan dilakukan, dan apakah seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Semua harus diuji berdasarkan bukti, bukan asumsi,” tegas Busamat.
Ia menekankan bahwa tuntutan keterbukaan bukan berarti langsung menyimpulkan adanya pelanggaran atau kesalahan lembaga. Namun, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
TOLAK KEGADUHAN, PEMAKZULAN HARUS MELALUI KONSTITUSI
Terkait tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Busamat menyatakan bahwa setiap upaya pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945, bukan didasarkan semata-mata pada tekanan politik atau opini publik.
Ia juga mengingatkan bahwa dukungan politik, komunikasi elite, maupun dinamika pencalonan pada masa lalu harus ditempatkan dalam konteks tanggung jawab politik dan keterbukaan kepada masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat terus disuguhi pertarungan kepentingan elite. Yang dibutuhkan rakyat adalah keterbukaan, kepastian hukum, dan keberanian seluruh lembaga negara menjelaskan fakta,” ujarnya.
TIMSUS JAWA TIMUR DIMINTA TETAP SOLID
Busamat turut mengingatkan seluruh jajaran Timsus Jawa Timur agar tidak terpecah oleh perbedaan pandangan politik maupun kepentingan kelompok.
Gerakan Indonesia Sehat di bawah AMP, lanjutnya, siap mendorong pengawalan demokrasi secara damai, menjaga persatuan, serta mendukung penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
“Warning untuk seluruh Timsus Jawa Timur, tetap solid, jaga kedamaian, jangan mudah diperalat kepentingan tertentu. Perjuangan kita harus tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan masyarakat,” pesannya.
PENEGASAN: BUKA FAKTA, UJI PROSEDUR, TEGAKKAN HUKUM
Busamat menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang benar atau salah. Proses pencalonan, pelaksanaan aturan, pengawasan, dan penegakan kode etik harus dapat diuji secara terbuka melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Menurutnya, KPU, Bawaslu, dan DKPP harus menjalankan tanggung jawab kelembagaannya secara profesional. Jika ditemukan pelanggaran, tindak lanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Jika tidak terbukti, sampaikan penjelasan secara transparan agar polemik tidak terus berkembang tanpa kepastian.
“Jangan hanya menuntut pertanggungjawaban seorang figur, tetapi abaikan tanggung jawab kelembagaan. Bongkar fakta melalui jalur hukum, kawal demokrasi dengan kepala dingin, dan jangan biarkan Indonesia terpecah oleh kegaduhan politik,” pungkas Busamat.
Pesan utama Busamat: KPU buka prosesnya, Bawaslu jelaskan pengawasannya, DKPP tegakkan kode etiknya. Demokrasi harus berdiri di atas fakta, konstitusi, dan keadilan.
