MATARAM, MEDIA BUSERNASIONAL.COM– Kasus asusila yang mencoreng institusi kepolisian kembali terjadi. Ipda Sarbani, seorang perwira polisi yang menjabat sebagai kapolsek, resmi dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti berulang kali melakukan perbuatan asusila terhadap seorang tahanan perempuan berinisial DR. Akibat tindakan tersebut, korban kini dikabarkan hamil (hamidun).
Keputusan tegas ini diputus dalam sidang Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Polda NTB. Selain sanksi pemecatan atau PTDH, majelis hakim etik juga menjatuhkan sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari kepada terduga pelanggar.
Putusan penting ini secara resmi disampaikan oleh pihak Polda NTB pada Selasa (10/11/2026). Kendati telah dijatuhi sanksi pemecatan, Ipda Sarbani menyatakan akan menempuh jalur hukum internal dengan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perbuatan tercela tersebut diduga dilakukan pelaku dengan memanfaatkan posisinya. Oknum kapolsek tersebut diduga menggunakan modus mencekoki korban DR dengan minuman tertentu hingga tidak sadarkan diri sebelum akhirnya melancarkan aksi bejatnya.
Di sisi lain, korban DR dengan tegas membantah klaim yang menyebutkan bahwa hubungan asusila tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. DR memastikan bahwa tindakan tersebut terjadi di bawah tekanan dan kondisi tidak berdaya akibat ulah oknum aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi tahanan.
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam publik dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengawal jalannya proses hukum, baik di tingkat etik maupun pidana, demi menegakkan keadilan bagi korban.
Pewarta: Redaksi Busernasional Editor: Tim Buser
