Banjir yang merendam 12 gampong di tiga kecamatan Kabupaten Aceh Barat kembali mengingatkan bahwa ancaman bencana tidak berhenti ketika air surut. Di Gampong Sikundo, kerusakan badan jalan dan pagar sekolah memperlihatkan rapuhnya infrastruktur menghadapi luapan sungai. Pengalaman keterisolasian pada 2025 menambah pertanyaan mendasar: sudahkah pemerintah membangun perlindungan yang mampu mencegah kerugian serupa terulang?
Banjir kembali menguji ketahanan masyarakat Aceh Barat. Hujan berintensitas tinggi sejak akhir Oktober 2026 menyebabkan luapan Krueng Meureubo dan Krueng Woyla. Dampaknya meluas ke 12 gampong di Kecamatan Pante Ceureumen, Sungai Mas, dan Woyla Barat. Air menggenangi permukiman dengan ketinggian mencapai puluhan sentimeter.
ANTARA, 1 November 2026, melaporkan tujuh gampong terdampak di Pante Ceureumen, empat di Sungai Mas, dan satu di Woyla Barat. Di Sikundo, arus banjir menggerus badan jalan serta pagar sekolah. Sementara itu, di Gampong Napai, genangan mulai memasuki rumah warga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak banjir tidak hanya menyentuh permukiman, tetapi juga fasilitas publik dan akses kehidupan masyarakat.
Persoalan lebih serius muncul di Kecamatan Sungai Mas. ANTARA, 1 November 2026, memberitakan jembatan gantung penghubung Gampong Kajeung dan Tungkop rusak parah diterjang banjir. Jembatan sepanjang seratusan meter itu sebelumnya pernah rusak akibat bencana November 2025, kemudian diperbaiki pada 2026. Kini, kerusakan kembali memaksa warga memutar sekitar lima kilometer untuk mencapai ibu kota kecamatan.
Peristiwa tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam pemulihan infrastruktur daerah rawan bencana. Memperbaiki jembatan memang penting, tetapi membangun kembali tanpa memperhitungkan risiko banjir berulang berpotensi menghasilkan kerusakan yang sama. Infrastruktur publik semestinya dirancang berdasarkan karakter sungai, kekuatan arus, kondisi tanah, serta kebutuhan mobilitas masyarakat.
Gampong Sikundo juga memiliki catatan kerentanan panjang. RRI, 7 Mei 2026, melaporkan wilayah tersebut pernah terisolasi selama sekitar satu bulan akibat banjir besar November 2025. Akses pendidikan ikut terganggu sehingga siswa sementara belajar di balai pertemuan warga. Fakta ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya merusak bangunan, tetapi juga mengganggu pelayanan dasar dan masa depan masyarakat.
Padahal, kesiapsiagaan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah daerah. ANTARA, 15 Oktober 2026, memberitakan BPBD Aceh Barat menyiagakan 30 personel untuk mengantisipasi potensi banjir selama Oktober hingga Desember. Namun, kesiapan personel harus diikuti sistem peringatan dini, pemantauan debit sungai, jalur evakuasi, dan perlindungan infrastruktur yang benar-benar berfungsi hingga tingkat gampong.
Pemerintah daerah perlu mengevaluasi apakah pola penanganan selama ini masih terlalu berorientasi pada respons darurat. Pendataan kerusakan, rehabilitasi jalan dan jembatan, serta penguatan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas. Kajian hidrologi juga diperlukan untuk mengetahui kapasitas sungai, perubahan aliran, kondisi kawasan hulu, dan kemungkinan penyempitan badan sungai. Tanpa kajian teknis, normalisasi sungai berisiko hanya menjadi pekerjaan rutin tanpa menyelesaikan akar kerentanan.
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada perbaikan sementara. Pemerintah perlu menjelaskan rencana pembangunan jembatan permanen, alokasi anggaran, serta jadwal pelaksanaannya. Transparansi menjadi penting agar warga mengetahui sejauh mana komitmen pemulihan benar-benar diwujudkan.
Banjir Aceh Barat akhirnya menghadirkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar kapan air akan surut. Ketika jembatan yang pernah diperbaiki kembali rusak dan akses masyarakat kembali terganggu, efektivitas mitigasi patut dievaluasi. Bencana memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi besarnya kerugian dapat dikurangi melalui perencanaan yang tepat.
Dua belas gampong yang terdampak seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Masyarakat tidak cukup hanya membutuhkan petugas ketika banjir datang. Mereka membutuhkan jalan yang tangguh, jembatan yang aman, sekolah yang terlindungi, dan sistem peringatan dini yang bekerja. Keberhasilan penanggulangan bencana bukan diukur dari cepatnya pemerintah hadir setelah air meluap, melainkan dari kemampuan mencegah masyarakat terus menjadi korban kerentanan yang sama.
