Kadis Diskopumdag Bangkalan Sebut Penolakan Konsumen di SPBU Suramadu Sesuai SOP, Publik Menunggu Bukti Aturan

*BANGKALAN *– Polemik pelayanan di SPBU 53.691.10 Jalan Suramadu, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, belum sepenuhnya terjawab. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskopumdag) Bangkalan, “Mohammad Rasuli, S.Sos., M.M.,”* menyebut penolakan konsumen akibat posisi tutup tangki yang tidak searah dengan selang dispenser telah sesuai standar operasional prosedur (SOP) berdasarkan keterangan pengelola SPBU.

Pernyataan itu justru menyisakan pertanyaan mendasar: *di mana dokumen SOP-nya, siapa yang menetapkan, dan apakah aturan tersebut berlaku secara nasional atau hanya kebijakan internal SPBU?*

Mohammad Rasuli, S.Sos., M.M. mengaku telah melakukan klarifikasi langsung kepada pengelola SPBU Suramadu, Burhan. Dari hasil klarifikasi tersebut, pengelola menyatakan petugas telah bertindak sesuai SOP yang berlaku di lokasi.

“Setelah kami lakukan klarifikasi ke pengelola SPBU Suramadu, menurut keterangan Pak Burhan selaku pengelola, pelayanan petugas yang menolak konsumen karena arah tutup tangki tidak searah itu sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di sana,” ujar Rasuli, Jumat (23/10/2026).

Namun, pernyataan tersebut masih bersumber dari keterangan sepihak pengelola. Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh salinan resmi SOP yang dijadikan dasar penolakan pelayanan tersebut.

*Klaim SOP Jangan Berhenti pada Pernyataan*

Dalam pelayanan publik, menyebut sebuah tindakan sesuai SOP semestinya dapat diikuti dengan penjelasan aturan yang jelas dan bisa diperiksa. Tanpa dokumen atau dasar ketentuan yang dapat diakses, konsumen hanya diminta menerima keputusan petugas tanpa mengetahui secara pasti landasan yang digunakan.

Persoalannya bukan semata-mata apakah SPBU memiliki SOP internal. Yang perlu diperjelas ialah apakah ketentuan tersebut relevan dengan standar pelayanan yang berlaku, bagaimana penerapannya, serta apakah konsumen telah memperoleh informasi yang memadai.

Sebelumnya, Rasuli sempat menyarankan agar SOP tersebut dipublikasikan secara terbuka di area SPBU untuk mencegah kesalahpahaman. Namun, ketika ditanya kembali mengenai tindak lanjut publikasi itu, belum ada kepastian yang disampaikan.

*Diskopumdag Sebut Kewenangannya Terbatas*

Rasuli menjelaskan bahwa penyusunan, penetapan, dan publikasi SOP merupakan kewenangan manajemen SPBU di bawah pembinaan Pertamina Patra Niaga. Sementara itu, Diskopumdag mengaku berperan dalam pembinaan, pengawasan metrologi, serta pemberian teguran lisan apabila ditemukan persoalan pelayanan yang perlu diperbaiki.

“SOP itu wewenang pihak SPBU. Kami dari Diskopumdag hanya sebatas memberikan teguran dan pembinaan agar pelayanan ke depan lebih baik,” tegasnya.

Penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai mekanisme pengawasan lintas instansi. Jika muncul sengketa pelayanan yang menyangkut hak konsumen, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai instansi yang berwenang memeriksa dasar aturan, mengevaluasi penerapannya, dan menindaklanjuti pengaduan.

Karena itu, klarifikasi tidak seharusnya berhenti pada penyampaian keterangan pengelola. Publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar kebijakan yang digunakan, sesuai ketentuan yang berlaku.

*Pertamina Patra Niaga Diminta Memperjelas Standar*

Redaksi BuserNasional masih berupaya menghubungi Burhan selaku pengelola SPBU Suramadu untuk memperoleh salinan SOP resmi yang menjadi dasar penolakan konsumen. Konfirmasi kepada Pertamina Patra Niaga juga diperlukan guna memastikan apakah ketentuan mengenai arah tutup tangki tersebut merupakan standar resmi perusahaan atau kebijakan internal SPBU.

Keterangan dari kedua pihak penting agar persoalan ini tidak berkembang menjadi perdebatan tanpa dasar dokumen yang jelas.

Masyarakat berharap aturan pelayanan, apabila memang menjadi dasar penolakan, dipublikasikan secara terbuka dan mudah dipahami konsumen. Dengan begitu, petugas maupun pengguna BBM memiliki acuan yang sama dan tidak terjebak dalam perbedaan penafsiran.

*Sebab, ketika konsumen ditolak dengan alasan SOP, pertanyaan yang wajar bukan hanya apakah aturan itu ada, melainkan juga apakah dasar dan penerapannya dapat dipertanggungjawabkan.*