Manager Operasional Sebut Pemblokiran Dilakukan Kantor Pusat, Dasar Hukum Masih Menjadi Tanda Tanya
MALANG, mediabusernasional.com — 27 Oktober 2026
Pemblokiran rekening nasabah di Bank Mandiri KCP Malang Sutoyo menjadi sorotan setelah Bu Rahma mengaku tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum pemblokiran rekeningnya. Persoalan ini bukan hanya menyangkut akses terhadap rekening, tetapi juga berdampak pada dana sejumlah pengguna yang menurut pengakuannya dititipkan untuk pembayaran uang muka (DP) pembelian kendaraan bermotor.
Bu Rahma mengungkapkan, uang yang berada dalam rekening tersebut tidak seluruhnya merupakan miliknya. Sebagian dana, menurut keterangannya, merupakan uang beberapa pengguna yang digunakan untuk keperluan transaksi pembelian kendaraan. Akibat rekening tidak dapat diakses, ia mengaku mendapat desakan dari para pemilik dana agar segera bertanggung jawab atas uang DP yang belum dapat diselesaikan.
“Uang di ATM ada beberapa juta milik beberapa pengguna untuk pembelian kendaraan motor. Saya tidak tahu rekening akan diblokir. Dalam dua minggu ini saya didesak untuk bertanggung jawab, sedangkan saya datang ke Bank Mandiri tidak mendapatkan jawaban yang solutif terkait pemblokiran. Penjelasannya hanya karena ada pengaduan melalui call center,” ujar Bu Rahma.
Kondisi tersebut menempatkan Bu Rahma dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia mengaku harus menjelaskan kepada para pengguna mengenai dana yang belum dapat digunakan. Di sisi lain, ia menyatakan belum mendapatkan kejelasan mengenai alasan dan prosedur pemblokiran dari pihak bank.
BU RAHMA PERTANYAKAN PROSEDUR PEMBLOKIRAN
Bu Rahma mempertanyakan apakah pengaduan melalui layanan call center dapat langsung menjadi dasar bagi bank untuk memblokir rekening nasabah tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan dan prosedur yang digunakan.
“Apa semudah itu Bank Mandiri melakukan pemblokiran rekening nasabah? Cukup melalui telepon call center, kemudian manajemen Bank Mandiri langsung memblokir rekening nasabah?” ungkapnya.
Ia menegaskan tidak bermaksud menghalangi proses pemeriksaan apabila terdapat pengaduan atau dugaan pelanggaran. Namun, menurutnya, nasabah perlu memperoleh kejelasan mengenai dasar tindakan yang berdampak langsung terhadap akses terhadap dananya.
“Saya berharap Bank Mandiri menjelaskan secara hukum apa dasar pemblokiran rekening saya. Sampai saat ini, menurut saya, pihak bank belum bisa membuktikan dasar hukum yang jelas sebagai landasan pemblokiran tersebut,” tutup Bu Rahma.
MANAGER OPERASIONAL: PEMBLOKIRAN DILAKUKAN KANTOR PUSAT
Dalam forum koordinasi bersama awak media dan Bu Rahma, Catur selaku manager operasional menyampaikan bahwa pemblokiran rekening tersebut dilakukan menyusul adanya laporan melalui call center. Ia menjelaskan bahwa tindakan pemblokiran berasal dari kantor pusat, bukan dilakukan langsung oleh pihak cabang.
“Pemblokiran rekening Bu Rahma atas adanya pelaporan melalui call center. Itu langsung dari pusat, bukan cabang yang melakukan pemblokiran,” ujar Catur.
Ketika awak media mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk melakukan pemblokiran, Catur belum memberikan jawaban substantif. Ia menyebut persoalan tersebut merupakan kewenangan kantor pusat dan akan dikoordinasikan dengan pihak yang lebih memahami aspek hukumnya.
“Dasar hukumnya kami tidak bisa menjawab karena ada yang lebih ahli. Biar konsultan besok memberikan jawaban,” tutupnya.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan lanjutan mengenai mekanisme internal bank dalam menangani pengaduan yang berujung pada pembatasan akses rekening. Apakah laporan tersebut hanya menjadi pemicu pemeriksaan, atau terdapat dasar dan prosedur lain yang digunakan kantor pusat untuk mengambil keputusan?
Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan dan tidak merugikan pihak yang tidak terkait dengan dugaan pelanggaran.
KUHAP BARU DAN KEWENANGAN PEMBLOKIRAN HARUS DICERMATI
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, mengatur pemblokiran sebagai salah satu bentuk upaya paksa dalam proses hukum pidana.
Dalam mekanisme KUHAP, pemblokiran oleh aparat penegak hukum tunduk pada persyaratan kewenangan dan prosedur perizinan pengadilan, termasuk ketentuan mengenai keadaan mendesak.
Namun, tidak semua pembatasan rekening otomatis berasal dari proses penyidikan pidana. Pemblokiran juga dapat berkaitan dengan kewenangan otoritas, ketentuan khusus, atau mekanisme lain yang memiliki dasar hukum tersendiri.
Karena itu, dalam perkara Bu Rahma, persoalan utama yang perlu dijawab bukan semata-mata apakah terdapat laporan melalui call center, melainkan siapa yang mengambil keputusan, berdasarkan ketentuan apa, untuk tujuan apa, dan melalui prosedur yang bagaimana.
Laporan melalui call center tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemblokiran sah ataupun tidak sah. Keabsahannya harus dinilai berdasarkan dasar hukum dan mekanisme yang benar-benar diterapkan oleh pihak bank.
DANA MILIK PENGGUNA IKUT TERDAMPAK, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Persoalan ini juga menyentuh kepentingan pihak ketiga. Berdasarkan keterangan Bu Rahma, sebagian uang dalam rekening berkaitan dengan transaksi pembelian kendaraan bermotor dan merupakan dana milik beberapa pengguna.
Apabila benar terdapat dana milik pihak lain yang tertahan, persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian yang jelas. Para pemilik dana berhak memperoleh penjelasan mengenai status transaksi dan langkah penyelesaian yang dapat ditempuh.
Pada saat yang sama, perlu dipastikan apakah dana tersebut memang tercatat sebagai pembayaran DP, siapa penerima yang seharusnya, bagaimana bukti transaksinya, serta apakah terdapat perjanjian atau kewajiban pengembalian yang telah jatuh tempo.
Pemblokiran rekening tidak otomatis menghapus kewajiban yang mungkin dimiliki seseorang terhadap pihak lain. Sebaliknya, desakan pihak ketiga juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan hukum tanpa pemeriksaan bukti dan hubungan transaksi masing-masing pihak.
BANK MANDIRI DIMINTA MEMBERIKAN JAWABAN RESMI
Atas persoalan tersebut, redaksi meminta Bank Mandiri melalui kantor pusat maupun KCP Malang Sutoyo memberikan klarifikasi tertulis mengenai sejumlah hal:
- Apa dasar hukum dan alasan spesifik pemblokiran rekening Bu Rahma?
- Apakah pemblokiran dilakukan atas pengaduan nasabah, hasil pemeriksaan internal, perintah aparat penegak hukum, atau mekanisme lainnya?
- Jika terdapat perintah atau dokumen resmi, instansi mana yang menerbitkan dan bagaimana prosedur yang diterapkan?
- Berapa lama pemblokiran diberlakukan dan bagaimana mekanisme pengajuan keberatan?
- Bagaimana prosedur penanganan dana pihak ketiga yang diklaim berada dalam rekening tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku?
Bank juga diharapkan menjelaskan informasi yang dapat disampaikan kepada nasabah tanpa melanggar ketentuan kerahasiaan, perlindungan data, maupun larangan pengungkapan informasi tertentu.
REDAKSI AKAN TERUS MENGAWAL KLARIFIKASI
Kasus ini menjadi pengingat bahwa keputusan yang membatasi akses rekening perlu disertai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum. Namun, kesimpulan bahwa bank telah melakukan pelanggaran juga harus menunggu pemeriksaan dokumen dan penjelasan dari pihak berwenang.
Hingga berita ini disusun, dasar hukum spesifik pemblokiran sebagaimana dipertanyakan Bu Rahma belum dijelaskan secara substantif dalam keterangan manager operasional yang disampaikan kepada awak media.
Redaksi mediabusernasional.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Bank Mandiri, kantor pusat, maupun pihak lain yang berkepentingan.
Sebab, ketika akses rekening dibatasi dan dana pihak lain ikut terdampak, kejelasan prosedur bukan sekadar formalitas. Publik membutuhkan penjelasan yang terukur, bukti yang dapat diperiksa, dan penyelesaian yang sesuai ketentuan hukum.
