Nasional – MediaBuserNasional.com — Pengunduran diri Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha dari PSI bukan hanya menandai perubahan kepengurusan. Peristiwa ini juga membuka kembali pertanyaan tentang arah politik partai, terutama setelah PSI beralih dari slogan kesetiaan kepada Jokowi menuju dukungan terbuka kepada Prabowo-Gibran, sementara ketiga tokohnya kini mengemban tugas dalam pemerintahan Presiden Prabowo dan memilih memusatkan pengabdian pada jabatan kenegaraan masing-masing.
Keputusan tiga tokoh tersebut pada 9 November 2026 memiliki dimensi politik yang menarik. Raja Juli mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal dan aktivitas partai, Isyana melepaskan jabatan Wakil Ketua Umum, sedangkan Giring menyatakan keluar dari keanggotaan PSI. Ketiganya memiliki posisi dalam Kabinet Merah Putih. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menerima pengunduran diri mereka dan menyatakan bahwa pengabdian kepada negara harus lebih diutamakan daripada kepentingan partai.
Namun, peristiwa ini juga perlu dibaca dalam konteks perubahan orientasi politik PSI. Pada masa pemerintahan Jokowi, PSI dikenal dengan slogan tegak lurus bersama Jokowi. Bahkan, pada Oktober 2024, Kaesang menyatakan bahwa setelah Prabowo dilantik, PSI akan menambahkan komitmen tegak lurus kepada Prabowo. Sebelumnya, PSI secara resmi mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Perubahan ini memperlihatkan kesinambungan dukungan PSI terhadap kepemimpinan nasional, sekaligus pergeseran pusat orientasi politik dari Jokowi menuju Prabowo.
Dalam konteks tersebut, posisi ketiga tokoh menjadi menarik. Giring secara terbuka menceritakan bahwa Prabowo pernah menelepon dan mengajaknya berjuang dalam pemerintahan. Ia menjawab kesediaannya untuk bergabung. Raja Juli juga menyatakan ingin berkonsentrasi penuh membantu Prabowo sebagai Menteri Kehutanan. Sementara Isyana menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam kabinet yang dipimpin Prabowo. Pernyataan dan posisi tersebut menunjukkan keterlibatan mereka dalam pemerintahan sekarang, meskipun tidak cukup untuk menyimpulkan preferensi pribadi mereka terhadap Prabowo dibandingkan Jokowi.
Pergeseran orientasi ini menghadirkan pertanyaan lebih besar: apakah PSI sedang membangun identitas politik mandiri atau semakin melekat pada figur pemimpin yang sedang berkuasa? Dalam demokrasi, dukungan terhadap presiden merupakan hak partai. Namun, identitas organisasi seharusnya tidak semata-mata mengikuti perubahan pusat kekuasaan. Partai tetap membutuhkan gagasan, konsistensi perjuangan, dan kemampuan menyampaikan kritik ketika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kepentingan publik.
Pernyataan Giring bahwa terdapat hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan perjuangan awalnya menambah dimensi persoalan tersebut. PSI membantah adanya masalah internal. Kedua keterangan harus ditempatkan secara berimbang. Akan tetapi, perbedaan pandangan tetap menyisakan pertanyaan tentang ruang kritik, demokrasi internal, dan konsistensi idealisme partai.
Tantangan PSI juga bersifat elektoral. Pada Pemilu 2019, partai ini memperoleh sekitar 1,89 persen suara, meningkat menjadi 2,81 persen pada 2024. Pertumbuhan tersebut belum cukup untuk melewati ambang batas parlemen empat persen. Artinya, kedekatan dengan pemerintahan belum otomatis menghasilkan kekuatan representasi politik yang memadai. PSI tetap membutuhkan basis pemilih, kaderisasi, dan kepercayaan masyarakat yang lebih luas.
Pengunduran diri ketiga tokoh bukan sekadar persoalan siapa yang pergi dan siapa yang bertahan. Peristiwa ini mempertemukan tiga persoalan penting: perubahan orientasi politik PSI dari Jokowi menuju Prabowo, hubungan partai dengan kekuasaan, dan konsistensi idealisme ketika kader memasuki pemerintahan.
Ujian sesungguhnya bagi PSI bukan terletak pada kemampuannya mengikuti arah kekuasaan, melainkan pada kemampuannya mempertahankan identitas, mengelola perbedaan, dan tetap memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebab, dalam demokrasi, loyalitas kepada pemimpin dapat berubah mengikuti mandat politik, tetapi tanggung jawab kepada publik tidak boleh berubah.
