SUMENEP – Pasca mencuatnya pemberitaan dan viral di media sosial terkait dugaan penyiksaan terhadap dua warga Masalembu, Supriyadi dan Mulyadi, Tim Kuasa Hukum yang mendampingi keduanya mulai mengambil langkah konkret dengan mendatangi Propam Polres Sumenep.
Kedatangan tim tersebut menjadi bagian dari upaya silaturahmi sekaligus koordinasi untuk memastikan tindak lanjut atas dugaan penganiayaan, pemukulan hingga pembakaran menggunakan benda panas yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polsek Masalembu terhadap kedua warga yang sebelumnya diamankan dalam perkara dugaan percobaan pencurian.
Hal tersebut disampaikan Moh. Anwar, S.H., selaku bagian dari Tim Kuasa Hukum yang mendampingi korban.
“Pasca viral berita dan media sosial, Tim Propam Polres Sumenep menyambangi korban atas dugaan penyiksaan yang dilakukan oknum polisi tersebut,” ungkap Anwar.
Lebih lanjut, Anwar menjelaskan bahwa kunjungan Tim Kuasa Hukum tidak sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membangun koordinasi terkait perkembangan dan langkah penanganan perkara.
“Tim Kuasa Hukum bersilaturahmi sekaligus berkoordinasi terkait tindak lanjut kasus dugaan percobaan pencurian dan dugaan penyiksaan, pemukulan serta pembakaran terhadap kedua warga yang diduga melakukan pencurian di wilayah hukum Masalembu,” tuturnya.
Menurut Anwar, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan pihaknya dalam mengawal dugaan pelanggaran yang dialami Supriyadi dan Mulyadi. Pihaknya ingin memastikan bahwa persoalan dugaan kekerasan tidak berhenti hanya karena telah menjadi perhatian publik, melainkan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan internal Polri.
TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN, DUGAAN KEKERASAN HARUS DIUJI
Sebelumnya, dugaan penyiksaan terhadap kedua warga tersebut mencuat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sumenep.
Dalam persidangan, Joko Dwi Heri P., S.H., yang memberikan keterangan di bawah sumpah, disebut mengakui telah memukul Mulyadi sebelum pemeriksaan. Sementara itu, Supriyadi mengaku mengalami pemukulan, wajah berdarah, tangan diikat pada kursi, hingga lengannya dibakar menggunakan korek api yang dipanaskan.
Keterangan tersebut menjadi perhatian serius Tim Kuasa Hukum karena menyangkut dugaan penggunaan kekerasan dalam proses penegakan hukum.
Apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan demikian bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia dan integritas institusi kepolisian.
PROPAM DIMINTA TRANSPARAN DAN TIDAK BERHENTI PADA PEMERIKSAAN FORMALITAS
Tim Kuasa Hukum berharap Propam Polres Sumenep melakukan pemeriksaan secara objektif, menyeluruh, dan transparan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.
Sejumlah hal penting yang perlu ditelusuri antara lain:
- Siapa saja anggota yang diduga melakukan pemukulan dan pembakaran terhadap kedua warga.
- Apakah terdapat perintah, pembiaran, atau keterlibatan anggota lain dalam dugaan kekerasan tersebut.
- Bagaimana prosedur penangkapan, pemeriksaan, dan penetapan tersangka terhadap Supriyadi dan Mulyadi.
- Apakah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibuat berdasarkan keterangan sukarela atau terdapat dugaan tekanan fisik maupun psikis.
- Bagaimana pertanggungjawaban etik, disiplin, maupun pidana apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Selain pemeriksaan internal, Tim Kuasa Hukum juga perlu memastikan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan kekerasan, termasuk dokumentasi luka, rekam medis, keterangan saksi, dan fakta persidangan, dapat ditelusuri secara profesional.
JANGAN SAMPAI VIRAL BARU DITANGANI
Perkara ini menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, ataupun pemaksaan pengakuan.
Publik kini menunggu langkah nyata Propam Polres Sumenep. Apakah dugaan penyiksaan tersebut akan ditangani secara terbuka hingga ditemukan pihak yang bertanggung jawab, atau justru berhenti sebatas klarifikasi internal?
Tim Kuasa Hukum menegaskan akan terus mengawal perkembangan perkara demi memperoleh keadilan bagi Supriyadi dan Mulyadi.
Sebab, siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Dugaan pencurian harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan melalui pemukulan, ancaman, maupun tindakan pembakaran.
Hingga berita ini disusun, perkembangan hasil pemeriksaan Propam dan tanggapan resmi Polres Sumenep terkait dugaan kekerasan tersebut masih perlu dikonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Polres Sumenep maupun pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
