SURABAYA (MEDIA BUSERNASIONAL) — Ribuan barang bukti berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hasil penindakan pelanggaran lalu lintas dilaporkan masih mengendap dan menumpuk di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Ribuan dokumen berkendara tersebut belum juga diambil oleh para pelanggar, meski perkara tilangnya telah tercatat sepanjang tahun 2026.
Berdasarkan data resmi Kejari Surabaya, dari total 820 berkas SIM yang masuk, terdapat 190 berkas yang belum diambil pemiliknya. Sementara itu, untuk barang bukti STNK angkanya jauh lebih fantastis, yakni sebanyak 1.149 berkas masih menumpuk dari total 3.344 berkas tilang.
Tak hanya tumpukan barang bukti, nilai total denda perkara tilang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini juga menembus angka yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 3.140.795.000 (Rp 3,14 Miliar).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya, Ida Bagus Putu Widnyana, mengimbau keras kepada masyarakat yang masih memiliki kewajiban tilang untuk segera melakukan pembayaran dan mengambil SIM maupun STNK milik mereka.
> “Masyarakat yang memiliki kewajiban tilang diimbau untuk segera menyelesaikan pembayaran denda dan mengambil barang bukti berupa SIM atau STNK di kantor kejaksaan,” tegas Ida Bagus Putu Widnyana.
>
Layanan Mudah & Pembayaran Wajib Non-Tunai
Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berhalangan hadir langsung ke Kantor Kejaksaan, Kejari Surabaya telah menyiapkan berbagai kemudahan layanan digital dan pengantaran langsung ke rumah:
* Situs Resmi Tilang: Pembayaran denda dapat dicek dan dilakukan secara online melalui laman resmi tilang.kejaksaan.go.id.
* Layanan Delivery Tilang (WhatsApp): Pengantaran barang bukti langsung ke alamat pemilik dapat dipesan dengan menghubungi petugas melalui nomor WhatsApp 08999720407.
* Layanan JAKPOS: Masyarakat juga bisa memanfaatkan kemudahan pengambilan barang bukti melalui kantor pos terdekat.
Kejari Surabaya juga telah memperluas jadwal pelayanan pengambilan barang bukti yang kini dibuka setiap hari Senin hingga Jumat.
Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa seluruh proses pembayaran denda tilang kini tidak lagi melayani transaksi tunai, melainkan wajib dilakukan secara non-tunai melalui kanal-kanal pembayaran resmi yang telah disediakan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas
. (BN/Kompas)
