IKAMA dan LBH Taretan Legal Justitia Soroti Kepastian Hukum Korban: Jangan Sampai Masyarakat Kecil Harus Berjuang Sendiri
SAMPANG, MEDIABUSERNASIONAL.COM — Perjuangan masyarakat kecil untuk memperoleh keadilan kembali menjadi sorotan. Laporan dugaan pengeroyokan terhadap Suama dan Subaidi di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kini mendapat pendampingan hukum secara cuma-cuma dari Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Keluarga Madura (LBH IKAMA) bersama LBH Taretan Legal Justitia.
Pada Jumat (23/10/2026), tim advokat yang dipimpin Sulaisi Abdurrazaq mendatangi Polsek Camplong untuk mempertanyakan penanganan laporan dugaan pengeroyokan yang telah disampaikan sejak 18 September 2026.
Langkah pendampingan tersebut sekaligus menyoroti pertanyaan mendasar: mengapa korban masih harus memperjuangkan kejelasan penanganan laporan, hingga lembaga bantuan hukum turun tangan untuk memastikan hak-haknya tidak terabaikan?
Informasi mengenai perkara dan keberatan atas penanganannya ini disampaikan oleh pihak kuasa hukum pendamping korban. Karena itu, penjelasan resmi kepolisian diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan penanganan perkara dapat diketahui secara utuh dan berimbang.
KRONOLOGI DUGAAN KEKERASAN BERMULA DARI PERSELISIHAN TANAH
Berdasarkan keterangan tim pendamping hukum, peristiwa tersebut terjadi pada 16 September 2026. Suama dan Subaidi diduga menjadi korban kekerasan setelah muncul perselisihan mengenai persoalan tanah.
Perselisihan bermula ketika Erni menuduh Suama menjual tanah. Suama membantah tuduhan tersebut. Cekcok mulut kemudian terjadi dan Erni diduga memukul Suama. Haris selanjutnya diduga turut melakukan pemukulan menggunakan tongkat milik Subaidi.
Akibat kejadian itu, Suama disebut mengalami luka hingga mengeluarkan darah. Adapun dugaan keterlibatan Erni dan Haris masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan memeriksa keterangan para pihak serta bukti-bukti yang relevan.
Perkara ini bukan hanya menyangkut dugaan kekerasan, melainkan juga hak korban untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum yang layak. Terlebih, menurut pihak pendamping, Suama merupakan masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum untuk memperjuangkan haknya.
LAPORAN SUDAH TERCATAT, MENGAPA PENANGANANNYA MASIH DIPERTANYAKAN?
Tim pendamping hukum menyebut laporan perkara tersebut tercatat dengan nomor LPM/39.RESKRIM/IX/2026/SPKT/POLRES SAMPANG/POLSEK CAMPLONG, tertanggal 18 September 2026.
Sementara itu, Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Masyarakat disebut bernomor STTLPM/39.a.RESKRIM/IX/2026/POLSEK, juga tertanggal 18 September 2026.
Keberadaan nomor laporan dan surat tanda terima tersebut menjadi bagian penting dari dokumen perkara yang perlu diperiksa untuk memastikan administrasi pelaporan dan perkembangan penanganannya.
Sulaisi Abdurrazaq menyampaikan bahwa pihaknya mempertanyakan penanganan laporan, termasuk persoalan tidak diberikannya tanda bukti laporan kepada korban sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pendamping.
Tim juga menyoroti informasi yang disebut disampaikan Polsek Camplong kepada Subaidi pada 29 September 2026, bahwa pengurusan visum masih berlangsung.
Bagi kuasa hukum, kejelasan mengenai proses visum perlu disampaikan kepada korban. Dokumentasi medis dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembuktian dugaan tindak kekerasan, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Persoalannya, ketika laporan sudah memiliki nomor pencatatan, korban tentu membutuhkan informasi yang jelas mengenai langkah yang telah dilakukan, pemeriksaan yang sedang berjalan, serta tindak lanjut yang akan ditempuh.
Jangan sampai masyarakat yang datang mencari perlindungan justru dibayangi ketidakpastian mengenai perkembangan perkaranya sendiri.
LBH TURUN TANGAN GRATIS, ADA APA DENGAN PELAYANAN HUKUM BAGI RAKYAT KECIL?
Keterlibatan LBH IKAMA dan LBH Taretan Legal Justitia menjadi perhatian tersendiri. Kedua lembaga tersebut menyatakan memberikan pendampingan tanpa biaya agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi korban untuk memperjuangkan hak hukumnya.
Sulaisi menegaskan bahwa masyarakat tidak mampu tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendampingan dan pelayanan hukum.
“Polsek Camplong harus menjaga citra Polri dengan menangani perkara ini secara profesional. Masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana berhak memperoleh pelayanan yang baik dan kepastian hukum,” ujar Sulaisi, sebagaimana disampaikan pihak pendamping hukum.
Pernyataan tersebut menjadi kritik sekaligus dorongan agar institusi kepolisian memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, kepercayaan masyarakat tidak cukup dijaga melalui slogan pelayanan, tetapi harus diwujudkan melalui prosedur yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan penanganan laporan secara profesional.
Sangat memprihatinkan apabila masyarakat yang telah mengaku menjadi korban dugaan kekerasan masih harus mencari bantuan tambahan hanya untuk memastikan hak-haknya diperjuangkan. Bantuan hukum gratis seharusnya menjadi jembatan menuju keadilan, bukan alasan bagi institusi mana pun untuk mengabaikan kewajibannya memberikan pelayanan.
Meski demikian, penilaian mengenai dugaan kelalaian atau pelanggaran prosedur harus didasarkan pada pemeriksaan fakta. Penanganan perkara perlu dinilai secara objektif, termasuk dengan mendengarkan penjelasan kepolisian dan memeriksa dokumen yang berkaitan.
TUJUH ADVOKAT DAN PENDAMPING HUKUM SIAP MENGAWAL
Dalam dokumen kuasa hukum yang disampaikan, pihak korban menunjuk tim pendamping dari LBH IKAMA dan LBH Taretan Legal Justitia dengan hak retensi dan substitusi. Nama-nama yang tercantum adalah:
- Sulaisi, SHI, MIP — LBH IKAMA.
- Samsuto, S.H., CPArb., CPM. — LBH IKAMA.
- Taufiqurrahman, SHI — LBH IKAMA.
- Zainurrozi, S.Sy. — LBH Taretan Legal Justitia.
- Moh. Anwar, S.H. — LBH Taretan Legal Justitia.
- Moh. Arafat Sanjani, SHI — Justitia Hukum LBH Taretan.
- Fajar Elmanzah, S.H. — LBH Taretan Legal Justitia.
Kehadiran tim pendamping ini diharapkan membantu korban memperoleh informasi yang jelas, memastikan hak-haknya terlindungi, serta mengawal penanganan perkara sesuai ketentuan hukum.
LBH IKAMA meminta Polsek Camplong menindaklanjuti laporan secara objektif, memeriksa pihak-pihak terkait, serta memberikan penjelasan mengenai perkembangan perkara. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur, hal tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang berlaku.
POLSEK CAMPLONG PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN TERBUKA
Hingga bahan pemberitaan ini disusun, keterangan resmi Polsek Camplong mengenai pertanyaan dan keberatan yang disampaikan tim pendamping hukum belum tersedia dalam bahan yang diterima redaksi.
Karena itu, redaksi tetap membuka ruang bagi Polsek Camplong maupun Polres Sampang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai pencatatan laporan, pengurusan visum, langkah penyelidikan, serta perkembangan penanganan perkara.
Publik tidak membutuhkan polemik berkepanjangan. Yang dibutuhkan adalah kejelasan, transparansi, dan langkah nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keadilan tidak boleh terasa jauh hanya karena seseorang berasal dari keluarga tidak mampu. Setiap warga berhak memperoleh pelayanan hukum yang layak, sementara setiap laporan dugaan tindak pidana harus ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku.
Kini, yang dinantikan bukan sekadar pernyataan, melainkan penjelasan resmi dan perkembangan penanganan perkara yang dapat menjawab pertanyaan korban serta masyarakat.
(Tim Redaksi)
