DEPOK- Menyoroti dan menyikapi sejumlah kasus yang dinilai mandek dalam penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) menyatakan akan menggelar aksi mimbar bebas untuk mempertanyakannya.
Kegiatan aksi yang bertajuk; Rapor Merah Kejari Depok itu, dijadwalkan berlangsung di depan Kantor Kejari Depok, Senin (16/11-2026), dari pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.
Ketua AMDB Eman Sutriadi mengatakan, mimbar bebas tersebut merupakan bentuk kritik masyarakat terhadap penanganan sejumlah perkara yang dianggap belum menunjukkan perkembangan maupun kepastian hukum.
Salah satu perkara yang disorot, adalah; dugaan pungutan liar dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kota Depok.
TERUNGKAP: PUNGUTAN VARIATIF, TOTAL CAPAI Rp2,8 MILIAR
Disebutkan, dalam kasus dugaan pungli PPG Guru PAI di Kota Depok yang dilaporkan ke Kejari Depok, terungkap besaran pungutan terhadap guru ternyata tidak seragam, melainkan bervariasi hingga mencapai total Rp2,8 miliar.
Seorang Guru PAI di Kota Depok yang juga peserta PPG, adalah salah seorang narasumber yang minta identitasnya dirahasiakan, karena khawatir akan tekanan akibat menyebutkan pungli di Kota Depok, mengungkapkan hal tersebut kepada Redaksi.
“Kalau Depok variatif bang, ada yang 6, ada yang 8,” ujar sang guru.
Artinya, ada guru yang diminta Rp6 juta, ada pula yang diminta Rp8 juta. Angka ini berbeda dengan estimasi awal Rp7 juta per guru yang selama ini beredar.
SPRINLIDIK SUDAH TERBIT, 5 GURU SUDAH DIPERIKSA, TAPI KOK MANDEK?
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kejari Depok sendiri telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-1001/M.2.20/Fd.1/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 dan telah memeriksa 5 orang guru sebagai saksi pada 20 Juli 2026. Namun perkara tersebut, sampai saat ini seakan tidak ada kejelasan dan masih mengendap di meja Kejari Depok.
Selain perkara PPG, AMDB juga menyoroti dugaan korupsi tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang juga dinilai belum menunjukkan perkembangan jelas.
Sehingga, publik mempertanyakan tindak lanjut penanganan kedua perkara tersebut. Terutama, terkait perkembangan proses hukum yang dinilai belum disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut Eman, transparansi dan kejelasan dalam penanganan perkara adalah penting, agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum yang ditangani kejaksaan itu berjalan. Karena itu, mereka mendesak Kejari Depok untuk dapat memberikan kepastian hukum atas perkara-perkara yang jelas-jelas telah menjadi perhatian publik tersebut.
Ditegaskannya, kegiatan yang akan digelar sengaja dikemas dalam bentuk mimbar bebas, bukan pertemuan atau audiensi tertutup dengan jajaran Kejari Depok yang sering ujung-ujungnya berakhir tanpa kejelasan.
Mereka menginginkan penyampaian aspirasi dalam aksi tersebut dilakukan secara terbuka, sehingga publik bisa secara langsung mendengar berbagai persoalan yang disampaikan oleh peserta di depan Kantor Kejaksaan Negeri Depok itu.
Adapun tuntutan utamanya, adalah; penuntasan perkara serta kepastian hukum atas berbagai laporan yang dinilai masyarakat belum juga menunjukkan perkembangan hukum yang jelas.
Seakan laporan masyarakat tersebut menguap, dan tidak ada kelanjutan informasi terkait penanganannya. Sehingga wajar saja, jika kemudian publik bertanya: ada apa dengan Kejaksaan Negeri Depok?!
Hingga berita ini diturunkan, Redaksi masih berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada pihak Kejari Depok, terkait dengan perkembangan Sprinlidik Nomor PRIN-1001/M.2.20/Fd.1/05/2026 tersebut. (FC-Goest)
