BANGKALAN |Media BuserNasional — Keberadaan kendaraan operasional yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Nopol ; M 9931 GA. dan M 9917 GA. menjadi sorotan. Kendaraan yang semestinya digunakan untuk menunjang kepentingan kedinasan tersebut diduga tidak berada di lingkungan Satpol PP, melainkan dikuasai pihak lain dan disinyalir tidak digunakan sesuai peruntukannya.
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah muncul perbedaan informasi antara keterangan Kepala Satpol PP Bangkalan dan penjelasan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangkalan.
Saat dikonfirmasi media BuserNasional, Kasatpol PP Bangkalan, Muhammad Hasbullah, S.E., M.M., menyatakan bahwa kendaraan tersebut masih ada dan digunakan untuk keperluan operasional.
“Masih ada mas, dan masih di operasikan sesuai kebutuhan kedinasan” jelas hasbullah.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Jika kendaraan benar-benar digunakan untuk operasional kedinasan, siapa yang bertanggung jawab atas penguasaannya? Di mana kendaraan tersebut berada? Dan apakah penggunaannya sudah sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah?
Sementara itu, Kepala BPKAD Bangkalan, Ahmad Hafid, S.E., M.M., memberikan keterangan berbeda. Kepada BuserNasional
Ia menyampaikan bahwa pihak Satpol PP sudah mendapatkan teguran sebanyak tiga kali terkait persoalan kendaraan tersebut.
” Kasatpol PP sebelumnya telah berjanji akan menyelesaikan persoalan itu paling lambat akhir Oktober 2026. Namun hingga kini belum belum dilakukan”. Pungkas Hafid saat di temui di kantornya. Jum’at(13/11/2026)
Pernyataan kasatpol PP yang tidak sesuai fakta mencerminkan sikap seorang pemimpin yang tidak akuntabel dan transparan.
Dugaan penggelapan kendaraan bermotor yang sudah mendapat 3 kali teguran dari BPKAD malah di jawab dengan keterangan palsu ke media.
*Publik Berhak Mengetahui Keberadaan Aset Daerah*
Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi kendaraan dinas. Aset pemerintah daerah merupakan barang milik negara/daerah yang harus dikelola, diamankan, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan aset daerah juga harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset daerah dikelola, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah pemanfaatannya benar-benar untuk kepentingan pelayanan publik.
Jika benar kendaraan operasional tersebut dikuasai pihak lain tanpa dasar penugasan yang sah, maka persoalan ini patut ditelusuri lebih jauh. Jangan sampai aset yang dibeli menggunakan uang rakyat justru tidak jelas keberadaan dan pemanfaatannya.
*Desakan Evaluasi dan Pemeriksaan Aset*
BuserNasional mendorong BPKAD, Inspektorat Kabupaten Bangkalan, serta pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan fisik kendaraan, dokumen pencatatan aset, berita acara serah terima, dan dasar penggunaan kendaraan tersebut.
Apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan aset daerah, pihak berwenang harus mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, persoalan tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak Satpol PP Bangkalan. BuserNasional tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
*Jangan sampai aset daerah hanya tercatat di atas kertas, sementara keberadaan dan pemanfaatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.* (Hs)
