MADURA – Gabungan organisasi masyarakat (NGO) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bea Cukai Kanwil I Jawa Timur pada Kamis (29/10) untuk mendesak penindakan terhadap 14 perusahaan rokok yang mereka duga memproduksi rokok ilegal di Madura.
Berdasarkan surat pemberitahuan aksi bernomor 002/A/PEM.AKSI/X/2026 tertanggal 22 Oktober 2026, massa yang diperkirakan mencapai 500 orang itu dijadwalkan berunjuk rasa mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai.
Dalam surat tersebut, gabungan NGO menilai dugaan peredaran dan produksi rokok ilegal di Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan, perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi merugikan penerimaan negara.
Adapun 14 nama pemilik atau pihak yang disebut dalam surat beserta perusahaan rokok yang dicantumkan adalah sebagai berikut:
1. H. Mat Ribut, pemilik PR HS Djaya Abadi, berlokasi di Tampojung Guwa, Grujugan.
2. H. Abdullah H. AB, pemilik PR Classy, berlokasi di Blumbungan.
3. H. Sugik PR, pemilik Paku Alam, berlokasi di Bulengan, Brenta, Pegantenan.
4. H. Halili, pemilik PR Raja Agung dan PR Bintang Surya, berlokasi di Tampojung Guwa.
5. H. Holil, pemilik PR Pataipan dan PR Sumber Urip, berlokasi di Bulengan Branta.
6. H. Rudi, pemilik PR 77 Jaya, berlokasi di Kadur.
7. Umam, terkait PR Pagar Bumi, berlokasi di Larangan Luar.
8. H. Mukmin, pemilik PR Bahagia, berlokasi di Ganding, Sumenep.
9. H. Edi Roup, pemilik PR Lima Sogi, berlokasi di Palengaan.
10. H. Ya’qub, pemilik PR Sumur Kandang dan PR Sumur Penang.
11. H. Hasan, pemilik PR Empat Satu, berlokasi di Blumbungan.
12. Saleh, pemilik PR Raja Tembakau dan PR King, berlokasi di Dasok.
13. H. Junaidi, pemilik PR HS Subur Jaya, berlokasi di Tentenan.
14. H. Gani, pemilik PR Angkasa Bumi 7, berlokasi di Teja Timur.
Gabungan NGO menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Bea Cukai Kanwil I Jawa Timur. Pertama, meminta pelaksanaan inspeksi mendadak dan penutupan menyeluruh terhadap perusahaan rokok yang mereka maksud.
Kedua, mendesak Bea Cukai memproses secara hukum pihak-pihak yang terbukti memproduksi rokok ilegal di wilayah Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan.
Ketiga, meminta pemanggilan pemilik perusahaan rokok yang dimaksud untuk diperiksa terkait dugaan penggunaan pita cukai secara masif.
Surat tersebut menyebutkan aksi akan dilaksanakan dengan membawa satu unit mobil komando, perangkat pengeras suara, bendera merah putih, bendera organisasi, dan poster.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari Bea Cukai Kanwil I Jawa Timur mengenai tuntutan tersebut. Nama-nama pemilik dan perusahaan yang tercantum dalam surat itu juga masih belum ada satu pun yang memberikan keterangan terkait tuduhan indikasi yang dimaksud NGO.
