MEDIA BUSERNASIONAL.COM, SUMENEP — Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret oknum perwira pertama Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sumenep, Jawa Timur, berinisial Iptu EH, terus mengular dan menyita perhatian publik. Oknum polisi tersebut resmi dilaporkan ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) serta Satreskrim Polresta Sumenep atas dugaan pemerasan bernilai fantastis.
Iptu EH diduga kuat memperdaya seorang wanita berinisial RS (39) dengan meminta uang tunai sebesar Rp 100 juta. Uang tersebut diserahkan RS atas iming-iming bantuan hukum untuk meringankan vonis suaminya, HB, yang tengah terjerat kasus penyalahgunaan narkotika.
Namun, janji manis oknum perwira tersebut berujung pahit setelah fakta di persidangan justru menghantam korban.
Berdasarkan penelusuran Redaksi busernasional.com, berikut 5 fakta mendalam terkait dugaan skandal penipuan oknum anggota Polresta Sumenep tersebut:
1. Iming-Iming Hukuman Ringan di Bawah 2 Tahun
Aksi dugaan penipuan ini bermula ketika RS mendatangi Rumah Tahanan (Rutan) Polresta Sumenep untuk membesuk suaminya. Di sanalah interaksi awal dengan Iptu EH terjadi. Tak berhenti di situ, Iptu EH lantas mendatangi kediaman RS di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, untuk menawarkan “jasa” pengurusan perkara.
Kuasa Hukum RS, Sulaisi Abdurrazaq, mengungkapkan bahwa Iptu EH menjanjikan kasus narkotika HB bisa diatur agar divonis ringan, yakni kurang dari dua tahun penjara. Uang Rp 100 juta yang diminta diklaim akan digunakan untuk melobi oknum jaksa dan hakim.
“Uang itu diserahkan karena klien kami berharap suaminya mendapat hukuman kurang dari dua tahun,” tegas Sulaisi dalam keterangan tertulisnya.
2. Nekat Gadai Emas Tabungan Haji Demi Keadilan
Demi menyelamatkan suaminya, RS yang semula mengaku tidak memiliki dana sebesar itu akhirnya mengambil langkah nekat. Ia mengorbankan harta paling berharga milik keluarganya—perhiasan emas yang dikumpulkan bertahun-tahun bersama suami sebagai tabungan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
Transaksi penyerahan uang tunai Rp 100 juta berlangsung pada 11 Agustus 2026 sekitar pukul 16.42 WIB di rumah RS dengan disaksikan langsung oleh ibu kandungnya. Dalam aksi tersebut, Iptu EH dikabarkan datang bersama seorang wanita yang diaku sebagai petugas penjaga Rutan Polresta Sumenep.
3. Dikecewakan Tuntutan 6 Tahun Penjara, Korban Tempuh Jalur Hukum
Harapan RS seketika sirna saat sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) digelar. Bukannya tuntutan di bawah dua tahun seperti yang dijanjikan, JPU justru menuntut HB dengan hukuman 6 tahun penjara.
Merasa ditipu mentah-mentah, RS berusaha meminta pertanggungjawaban Iptu EH melalui pesan singkat WhatsApp, namun tak pernah direspons.
Langkah tegas akhirnya diambil. Pada 13 Oktober 2026, RS resmi melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) kepada Kapolresta Sumenep c.q. Kasat Reskrim atas dugaan penipuan dan penggelapan, sekaligus menuntut pengembalian uang Rp 100 juta yang diperkuat dengan bukti foto penyerahan uang.
4. Maratons Pemeriksaan Saksi dan Pengadu oleh Tim Gabungan
Merespons laporan masyarakat tersebut, jajaran Polresta Sumenep bergerak cepat. Tim gabungan Propam dan Reskrim Polresta Sumenep langsung menggelar pemeriksaan maraton terhadap korban serta saksi-saksi kunci.
“Pihak Polresta, Propam, dan Reskrim secara maraton telah memeriksa korban serta saksi-saksi untuk mengusut tuntas kasus ini,” ujar Sulaisi saat memberikan keterangan resmi di Sumenep, Selasa (20/10/2026).
5. Propam Endus Indikasi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Humas Polresta Sumenep, Ipda Ach. Putra Wardana, mengklarifikasi isu yang beredar terkait penjemputan paksa Iptu EH oleh Provos. Ia menegaskan bahwa yang terjadi adalah proses klarifikasi resmi oleh tim internal Propam.
“Tidak ada bahasa Provos itu membawa (Iptu EH). Teman-teman Propam sudah mengklarifikasi kepada korban, para saksi, dan anggota terduga,” jelas Ipda Ardan, Rabu (21/10/2026).
Meski demikian, Ardan mengonfirmasi bahwa dari hasil pemeriksaan awal, Propam Polresta Sumenep telah menemukan indikasi kuat adanya pelanggaran kode etik oleh oknum tersebut.
“Dari hasil klarifikasi, ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Ini butuh pendalaman lebih lanjut,” tegasnya.
Pihak Polresta Sumenep berkomitmen mengusut tuntas pengaduan ini secara profesional, transparan, dan objektif, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) selama proses penanganan berlangsung.
Reporter: Tim Redaksi Buser Nasional
Editor: Redaksi Buser Nasional
