MALANG, MEDIABUSERNASIONAL.COM – Pembangunan kantor institusi penegak hukum semestinya menjadi cermin kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta transparansi dalam penggunaan uang negara. Namun, proyek pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang justru menyisakan catatan serius berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Proyek bernilai kontrak sekitar Rp7,8 miliar yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang itu ditemukan mengalami kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp41.435.628,17.
Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025.
Ironisnya, kekurangan volume pekerjaan itu berkaitan dengan pekerjaan yang telah dibayarkan kepada penyedia, yakni PT SBP.
BPK melakukan pemeriksaan fisik dengan mencocokkan hasil pekerjaan terhadap dokumen pendukung, termasuk as built drawing dan back-up volume. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang dibayarkan dengan kondisi fisik di lapangan.
Pertanyaan kritisnya: bagaimana pekerjaan yang volumenya tidak sesuai kontrak dapat dibayarkan hingga lunas? Di mana fungsi pengawasan sebelum pencairan anggaran dilakukan?
PPK dan Pengawasan Proyek Jadi Sorotan
Dalam hasil pemeriksaannya, BPK menyoroti pengendalian kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dinilai belum memadai. PPK dinilai belum memastikan kesesuaian prestasi pekerjaan sebelum pembayaran dilakukan kepada penyedia.
BPK juga menyebut perhitungan kekurangan volume telah disepakati oleh penyedia, konsultan pengawas, PPK, dan BPK.
Fakta ini semestinya menjadi bahan evaluasi serius. Sebab, pengawasan proyek bukan sekadar memenuhi administrasi, menandatangani dokumen, atau menyelesaikan tahapan pencairan anggaran.
Ada tanggung jawab memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar sebanding dengan pekerjaan yang dikerjakan.
“Kalau volume pekerjaan tidak sesuai kontrak, tetapi pembayaran sudah dilakukan, siapa yang harus bertanggung jawab atas lemahnya pengendalian tersebut? Jangan sampai pengawasan hanya kuat di atas kertas, tetapi lemah ketika berhadapan dengan kondisi fisik pekerjaan,” menjadi pertanyaan yang patut dijawab oleh pihak terkait.
Belum Selesai, Keterlambatan 118 Hari Jadi Catatan
Persoalan tidak berhenti pada kekurangan volume.
BPK juga mencatat pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang belum selesai per 31 Desember 2025.
Dari nilai kontrak atau addendum sebelum PPN sebesar Rp7.027.748.560,22, pekerjaan yang telah diselesaikan tercatat sebesar Rp6.481.079.290,75. Sementara sisa pekerjaan mencapai Rp546.669.269,47.
BPK menghitung keterlambatan selama 118 hari dengan nilai denda sebesar Rp64.506.973,86.
Namun, dalam uraian temuannya, BPK juga menyebut adanya kekurangan pengenaan denda sebesar Rp49.221.973,86. Sementara tabel pemeriksaan mencantumkan total denda Rp64.506.973,86 dan menyatakan jumlah tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah.
Perbedaan penyajian angka ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh DPKPCK dan PPK agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai perhitungan serta realisasi denda keterlambatan.
Jangan sampai persoalan angka hanya menjadi urusan administrasi internal, sementara masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai pertanggungjawaban anggaran.
Uang Dikembalikan, Apakah Persoalan Selesai?
Dokumen pemeriksaan mencatat adanya tindak lanjut penyetoran kekurangan volume dan denda ke Kas Daerah.
Namun, pengembalian uang negara tidak otomatis menghapus persoalan mendasar mengenai bagaimana kekurangan volume bisa terjadi dan mengapa pengendalian kontrak tidak berjalan optimal sejak awal.
Publik berhak mengetahui apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap PPK, konsultan pengawas, maupun penyedia. Apakah ada sanksi administratif? Apakah terdapat evaluasi terhadap proses pemeriksaan pekerjaan sebelum pembayaran? Dan bagaimana jaminan agar kejadian serupa tidak terulang?
Sebab, persoalannya bukan semata-mata berapa uang yang dikembalikan ke kas daerah, melainkan bagaimana pekerjaan bernilai miliaran rupiah dapat menyisakan kekurangan volume setelah pembayaran dilakukan.
“Pengembalian uang negara memang penting, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada penyetoran. Harus ada penjelasan mengenai penyebab, mekanisme pengawasan, serta evaluasi terhadap pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak.”
Redaksi Minta Penjelasan, Publik Berhak Tahu
Atas temuan tersebut, redaksi meminta klarifikasi Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, PPK, konsultan pengawas, serta PT SBP.
Sejumlah pertanyaan penting yang perlu dijawab antara lain:
- Mengapa kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp41.435.628,17 baru diketahui melalui pemeriksaan BPK?
- Bagaimana proses pemeriksaan fisik dan verifikasi volume sebelum pembayaran kepada penyedia dilakukan?
- Siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian kontrak dan pengawasan pekerjaan?
- Apa penyebab keterlambatan pekerjaan hingga mencapai 118 hari?
- Bagaimana penjelasan mengenai perbedaan angka pengenaan denda dalam uraian dan tabel pemeriksaan BPK?
- Apakah sudah ada evaluasi maupun sanksi administratif terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab?
Redaksi menegaskan bahwa temuan BPK tersebut bukan dengan sendirinya bukti adanya tindak pidana. Namun, temuan itu merupakan persoalan akuntabilitas yang wajib dijelaskan secara terbuka.
Pembangunan kantor institusi penegak hukum tidak boleh menjadi proyek yang hanya megah secara fisik, tetapi menyisakan pertanyaan mengenai kualitas pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.
Jika proyek kantor penegak hukum saja masih menyisakan catatan kekurangan volume dan keterlambatan, bagaimana publik dapat memperoleh keyakinan bahwa setiap proyek pemerintah benar-benar diawasi secara ketat?
Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, rakyat berhak mendapatkan jawaban, bukan sekadar laporan bahwa uang telah dikembalikan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan Undang-Undang Pers.
