Pusat data kecerdasan buatan kini menjadi infrastruktur penting ekonomi digital. Namun, di balik janji investasi dan inovasi, fasilitas ini membutuhkan listrik, lahan, serta air untuk menjaga server tetap beroperasi. Ketika pembangunannya bersinggungan dengan sumber air strategis, persoalannya bukan sekadar besarnya modal masuk, melainkan siapa yang menanggung risiko ekologis dan bagaimana negara melindungi hak masyarakat.
Kasus Jatiluhur, Purwakarta, memperlihatkan ketegangan tersebut. ANTARA, 2 Oktober 2026, memberitakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan pusat data AI milik BDx karena dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum diterbitkan. Proyek dengan kapasitas listrik hingga 640 megawatt itu menjadi pengingat bahwa investasi besar tidak boleh mendahului kepatuhan hukum.
Persoalan semakin serius ketika kebutuhan air diperhitungkan. ANTARA, 2 Oktober 2026, menyebut kebutuhan tahap awal proyek diperkirakan 6.000 meter kubik per hari. Sementara itu, proyeksi pada kapasitas penuh mencapai 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik sehari. Angka terakhir merupakan kebutuhan maksimal yang diproyeksikan, bukan konsumsi aktual. Perbedaan ini penting agar kritik lingkungan tetap berpijak pada fakta.
WALHI, melalui siaran pers 1 Oktober 2026, memperkirakan kebutuhan maksimal tersebut setara sekitar 12 juta meter kubik air per tahun. Organisasi itu juga menyoroti 16 hingga 18 proyek pusat data di Batam yang berpotensi menambah tekanan terhadap Waduk Duriangkang. Kekhawatiran tersebut patut diperhitungkan, mengingat waduk menjadi sumber penting pasokan air masyarakat. Namun, dampak aktual setiap proyek tetap membutuhkan pengukuran independen.
Konsumsi air pusat data tidak bisa disamaratakan. CNN Indonesia, 11 Oktober 2026, mengutip pakar lingkungan ITB Mariana Marselina yang menjelaskan bahwa kebutuhan air dipengaruhi ukuran fasilitas, kepadatan server, iklim, dan teknologi pendinginan. Sistem evaporatif dapat membutuhkan air lebih besar, sedangkan pendinginan tanpa air dan sirkulasi tertutup berpotensi menguranginya. Artinya, pemerintah harus mengatur berdasarkan kinerja dan karakteristik setiap fasilitas.
Di sinilah persoalan regulasi menjadi penting. ANTARA, 2 Oktober 2026, memberitakan desakan Institute for Essential Services Reform (IESR) agar pemerintah menerbitkan standar lingkungan, sosial, dan energi sebagai syarat perizinan pusat data. Usulannya mencakup efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, serta teknologi pendinginan hemat air. Ini menunjukkan perlunya penguatan aturan khusus, bukan berarti Indonesia sama sekali tidak memiliki perangkat hukum lingkungan dan perizinan.
Pemerintah juga mulai merespons persoalan tersebut. CNN Indonesia, 7 Oktober 2026, mengutip Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid yang menegaskan kebutuhan pusat data tidak boleh mengganggu pasokan air dan energi untuk layanan publik. Kemudian, Komdigi pada 28 Oktober 2026 mengumumkan penjajakan kerja sama dengan Uptime Institute untuk memperkuat kebijakan, standar, dan keberlanjutan pusat data. Namun, penjajakan tersebut belum berarti standar baru sudah diberlakukan.
Karena itu, pemerintah perlu bergerak melampaui pernyataan normatif. Setiap proyek harus diwajibkan membuka neraca kebutuhan air, menjelaskan sumber pasokan, mengutamakan air daur ulang, serta melaporkan konsumsi secara berkala. AMDAL juga harus memperhitungkan dampak kumulatif seluruh fasilitas, terutama di wilayah yang sumber airnya telah menopang rumah tangga, pertanian, dan ekosistem.
Industri tentu berhak mengembangkan teknologi dan memperoleh keuntungan dari investasi. Namun, hak tersebut harus disertai tanggung jawab ekologis. Pengelola pusat data perlu membuktikan efisiensi penggunaan air dan energi, sementara masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan. Jangan sampai keuntungan ekonomi dinikmati korporasi, tetapi risiko kelangkaan air justru dibebankan kepada penduduk sekitar.
Indonesia tidak harus memilih antara kemajuan digital dan perlindungan lingkungan. Keduanya dapat berjalan apabila investasi tunduk pada daya dukung alam dan pengawasan yang tegas. Pusat data boleh menjadi mesin ekonomi masa depan, tetapi air tetap menjadi kebutuhan hidup hari ini. Keberhasilan transformasi digital bukan semata-mata diukur dari besarnya investasi, melainkan dari kemampuan negara memastikan kemajuan teknologi tidak merampas hak masyarakat atas air bersih.
