PAMEKASAN,MEDIABUSERNASIONAL.COM – Suhu politik dan birokrasi di Kabupaten Pamekasan mendadak memanas. Puluhan massa yang tergabung dari elemen warga dan pemuda mendatangi Kantor Bupati Pamekasan, Jumat (30/10/2026). Kedatangan mereka bukan tanpa alasan; massa membeberkan dugaan praktik busuk jual beli jabatan dan posisi tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang diduga melibatkan orang dekat penguasa.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa menuding dua oknum berinisial RJ dan A kerap menjual pengaruh dengan mengaku sebagai orang dekat Bupati Pamekasan, Kholilurrahman. Tak tanggung-tanggung, aksi “makelar” ini diduga meraup ratusan juta rupiah dengan menjanjikan kursi jabatan strategis hingga posisi tenaga honorer.
Koordinator aksi, Umar, dalam orasinya membeberkan secara blak-blakan modus operandi yang dijalankan kedua oknum tersebut. Menurutnya, RJ yang kesehariannya diketahui sebagai salah satu staf di salah satu puskesmas di Pamekasan, diduga nekat menawarkan posisi Kepala Puskesmas kepada seseorang berinisial B dengan mahar sebesar Rp 150 juta.
“Kalau RJ ini menjanjikan kepada B untuk jadi kepala puskesmas dengan harga Rp 150 juta. Informasinya uang tersebut sudah dibayarkan,” tegas Umar di hadapan awak media, Jumat (30/10/2026).
Tak hanya RJ, aksi lebih masif diduga dilakukan oleh oknum berinisial A—yang notabene tidak memiliki jabatan resmi di struktur Pemkab Pamekasan. A dituding menjadi “calo” sukses yang memasukkan puluhan orang untuk bekerja di RSUD Smart Pamekasan dengan tarif bervariasi mulai dari Rp 75 juta hingga Rp 100 juta per orang.
Berdasarkan data yang dikantongi massa, praktik lancung ini diduga menyeret puluhan korban. Sedikitnya terdapat 20 orang yang disebut-sebut telah menyetor sejumlah uang, mulai dari tenaga D3 keperawatan (berinisial DW, M, AS, MM, NF, ANS, A, APA), tenaga apoteker (A dan FR), pengelola layanan operasional teknis listrik dan jaringan (I), pranata komputer/programmer (AR dan ZV), hingga tenaga binatu (YAY dan A).
Ironisnya, dari total 20 orang yang diduga telah menyetor uang pelicin tersebut, beberapa di antaranya bahkan dikabarkan gagal diangkat alias tertipu.
“Jadi mereka itu datang langsung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan membawa daftar nama-nama calon pegawai titipan,” tambah Umar.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Pemkab Pamekasan untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka meminta Bupati Pamekasan Kholilurrahman turun tangan mengusut tuntas jaringan makelar jabatan ini yang dinilai telah mencoreng marwah pemerintahan.
Pemkab Pamekasan Janji Ambil Sikap Tegas
Sayangnya, dalam aksi geruduk kantor bupati tersebut, massa gagal menemui Bupati Kholilurrahman. Mereka hanya ditemui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufikurrachman.
Menanggapi laporan panas tersebut, Taufikurrachman berjanji akan segera menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh demonstran. Ia meminta pihak-pihak yang merasa dirugikan agar secara kooperatif melampirkan bukti dan nama-nama korban kepada pemerintah daerah.
“Saya akan mengeceknya. Setorkan kepada saya nama-nama yang merasa dirugikan,” ujar Taufikurrachman di hadapan massa.
Sekda juga menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika terbukti ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermain-main dalam sindikat jual beli jabatan ini. Sanksi tegas dipastikan bakal dijatuhkan sesuai regulasi yang berlaku.
“Tapi harus ada pengakuan dari pihak yang dirugikan. Kalau terbukti ada PNS yang terlibat, tentu ada mekanisme sanksi tersendiri,” pungkasnya.
Kasus dugaan jual beli jabatan ini kini menjadi sorotan tajam publik Pamekasan. Masyarakat menagih komitmen nyata Pemkab Pamekasan untuk membongkar tuntas jejaring mafia jabatan demi menyelamatkan citra birokrasi yang bersih dan berintegritas. (Tim/Red)
