PASURUAN, MEDIABUSERNASIONAL.COM — Penawaran kavling tanah di Dusun Wonosalam, Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, menjadi perhatian menyusul dugaan alih fungsi lahan yang disebut-sebut berkaitan dengan kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Persoalan ini juga memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait kelestarian lingkungan dan potensi bencana di lereng Gunung Penanggungan.
Berdasarkan informasi masyarakat dan bahan pemberitaan yang disampaikan wartawan Arnot dari Bratapos.com | Lintas Selatan, lahan tersebut diduga telah dibagi menjadi sejumlah blok kavling untuk ditawarkan kepada calon pembeli. Namun, status resmi lahan, kesesuaian tata ruang, serta kelengkapan perizinannya masih perlu dikonfirmasi kepada instansi berwenang.
Kekhawatiran warga terutama berkaitan dengan fungsi lahan pertanian dan area hijau sebagai daerah resapan air. Perubahan tutupan lahan di kawasan berkelerengan dapat memengaruhi aliran air hujan dan meningkatkan risiko lingkungan, bergantung pada kondisi tanah, drainase, serta karakteristik lokasi.
“Jika hujan deras datang, siapa yang menjamin tanah ini tidak ikut terbawa air? Sawah ini dulu menahan air, sekarang sudah berubah jadi kavlingan,” demikian pernyataan warga yang disampaikan dalam bahan informasi yang diterima redaksi.
Konfirmasi Wartawan Berujung Pemblokiran
Persoalan ini turut menjadi sorotan setelah wartawan Arnot, menurut keterangan dalam laporan sumber, mengirimkan surat konfirmasi kepada pihak Dony Pasuruan Property pada 20 Oktober 2026. Konfirmasi tersebut berkaitan dengan penawaran kavling, status lahan, serta kejelasan perizinan di lokasi.
Dalam laporan yang disampaikan sumber, nomor pengirim disebut telah diblokir oleh pihak yang dikonfirmasi. Hingga bahan pemberitaan ini disusun, redaksi belum menerima penjelasan langsung dari pihak Dony Pasuruan Property mengenai alasan pemblokiran tersebut maupun jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
Tidak adanya tanggapan maupun terputusnya komunikasi tidak dapat dijadikan bukti bahwa dugaan pelanggaran telah terjadi. Karena itu, klarifikasi mengenai status lahan dan legalitas penjualan tetap diperlukan agar informasi yang diterima masyarakat menjadi terang dan berimbang.
Status LSD dan Perizinan Perlu Diverifikasi
Mengacu pada ketentuan perlindungan lahan pertanian dan penataan ruang, pemanfaatan tanah harus sesuai dengan status serta peruntukan yang ditetapkan pemerintah. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan ketentuan terkait penetapan lahan sawah perlu menjadi rujukan dalam pemeriksaan kasus ini.
Namun, penetapan lokasi tersebut sebagai LSD maupun ada atau tidaknya pelanggaran belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi masyarakat. Pemeriksaan peta dan dokumen resmi diperlukan untuk memastikan status bidang tanah, kesesuaian tata ruang, serta legalitas kegiatan yang dilakukan.
Redaksi mendorong Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui instansi terkait, termasuk dinas yang membidangi pertanian dan tata ruang, Kantor Pertanahan, serta BPBD, untuk memberikan penjelasan sesuai kewenangannya. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan status lahan sekaligus menilai kondisi kerawanan bencana di sekitar lokasi.
Calon pembeli juga diimbau memeriksa sertifikat, status peruntukan tanah, dan dokumen perizinan sebelum melakukan transaksi.
Mediabusernasional.com menyampaikan informasi ini sebagai bahan perhatian publik berdasarkan keterangan sumber yang tersedia. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Dony Pasuruan Property maupun pihak terkait lainnya untuk melengkapi pemberitaan sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Sumber kutipan dan bahan informasi: Bratapos.com | Lintas Selatan, wartawan Arnot, serta keterangan masyarakat yang disampaikan kepada redaksi.
Mediabusernasional.com — Tajam & Akurat
