Sengketa Lahan di Karangpenang, Sampang: Ahli Waris Mengaku Tak Pernah Menjual Tanah, Pihak Pendamping Siapkan Langkah Hukum
SAMPANG, MADURA — Aktivitas pengeboran air di sebidang tanah yang dipersoalkan kepemilikannya di Desa Blu’uran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang, Madura, menuai keberatan dari Surito, pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah atau ahli waris yang berhak atas lahan tersebut.
Persoalan ini mencuat setelah Maulana, yang mengaku mendapat kuasa untuk mengurus persoalan lahan itu, menyampaikan informasi mengenai adanya aktivitas pengeboran tanpa pemberitahuan maupun persetujuan dari pihak Surito. Surito sendiri saat ini berdomisili di Jember, Jawa Timur.
Dalam percakapan melalui video, Surito menyampaikan keberatannya secara tegas. Ia meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui jalur hukum apabila ditemukan pelanggaran.
“Ya, kalau bisa dilaporkan dan dipenjara karena melakukan pengeboran atau melakukan aktivitas tanpa izin,” ungkap Surito dalam percakapan video.
Pernyataan tersebut menunjukkan keberatan Surito terhadap aktivitas di lahan yang diklaim sebagai haknya. Namun, ada atau tidaknya pelanggaran hukum, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban pidana, tetap harus ditentukan berdasarkan bukti, pemeriksaan pihak terkait, dan proses hukum yang berlaku.
SURITO KLAIM PETOK D DAN PAJAK MASIH ATAS NAMA KELUARGA
Surito juga menyatakan bahwa dokumen tanah berupa petok D serta pengurusan pajak masih tercatat atas nama keluarganya atau ahli waris. Ia mengaku tidak mengetahui adanya riwayat penjualan tanah tersebut kepada pihak lain.
“Surat tanah yang petok D dan pengurusan pajak sampai saat ini masih atas nama kami atau ahli waris, dan tidak ada silsilah atau riwayat menjual tanah ke orang lain,” ungkapnya.
Keterangan tersebut menjadi salah satu poin penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Status kepemilikan lahan perlu diperiksa melalui dokumen yang tersedia, riwayat peralihan hak, batas-batas bidang tanah, serta keterangan dari pihak-pihak yang menguasai atau menggunakan lahan tersebut.
Dokumen petok D dan bukti pembayaran pajak dapat menjadi bahan pendukung penelusuran riwayat tanah, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi bukti final kepemilikan hak atas tanah. Karena itu, pemeriksaan dokumen dan data pertanahan menjadi penting untuk memperjelas persoalan ini.
MAULANA SEBUT PENGEBORAN DIDUGA ATAS PERINTAH KADES
Maulana, selaku pihak yang mengaku menerima kuasa dari Surito untuk mengurus persoalan tersebut, menyampaikan dua persoalan utama yang menurutnya harus segera mendapatkan kejelasan.
Pertama, aktivitas pengeboran air yang menurut keterangannya dilakukan tanpa izin atau persetujuan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Maulana juga menyebut adanya informasi dari pekerja bahwa pekerjaan tersebut dilakukan atas perintah kepala desa setempat.
Menurut Maulana, pengeboran itu dilakukan oleh seseorang bernama Ma’ruf dan Jufri. Ia menyebut pekerjaan tersebut diduga berlangsung sejak sekitar 10 November 2026 atas perintah seseorang bernama Farok atau Farooq, yang disebutnya sebagai Kepala Desa Blu’uran.
Keterangan tersebut masih memerlukan verifikasi langsung kepada para pekerja, pihak yang disebut memberikan perintah, serta pemerintah desa. Belum terdapat konfirmasi dari pihak-pihak tersebut dalam materi keterangan yang disampaikan kepada redaksi.
Maulana mengaku telah berupaya menelusuri nomor telepon kepala desa yang dimaksud untuk meminta penjelasan. Namun, menurut keterangannya, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena nomor yang dicari tidak diperoleh, sementara ia juga menerima informasi bahwa nomor telepon yang bersangkutan telah berganti.
“Pengeboran tanah dilakukan oleh saudara Ma’ruf dan Jufri atas perintah Farok atau Kades Blu’uran sejak pekerjaan sekitar tanggal 10/11/26,” ungkap Maulana kepada awak media melalui WhatsApp dan panggilan video.
Pernyataan itu menjadi petunjuk awal yang perlu didalami, bukan kesimpulan bahwa pihak yang disebut telah terbukti melakukan pelanggaran. Keterangan pekerja, dokumen pekerjaan, tujuan pengeboran, dasar penggunaan lahan, dan ada atau tidaknya izin yang relevan perlu diperiksa untuk memperoleh gambaran yang utuh.
MAULANA MINTA TANGGUNG JAWAB, JALUR HUKUM DISEBUT MENJADI OPSI
Maulana menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan penjelasan sepihak. Menurutnya, pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan perlu memberikan klarifikasi dan menunjukkan dasar yang digunakan untuk melakukan pengeboran di lahan yang dipersengketakan.
“Langkah pertama, Kades Blu’uran harus bertanggung jawab secara moral dan hukum apabila memang terbukti ada tindakan melawan hukum. Aktivitas tersebut perlu diperiksa, apakah masuk dalam kategori perusakan lahan atau bahkan penyerobotan tanah milik orang lain,” ungkap Maulana.
Ia menegaskan, pihak Surito menginginkan persoalan ini diselesaikan dengan kejelasan mengenai siapa yang memerintahkan pekerjaan, siapa yang melaksanakannya, serta apa dasar penggunaan lahan tersebut.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pelaporan kepada aparat penegak hukum, Maulana menyatakan bahwa pihaknya masih membuka ruang koordinasi dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
“Jika langkah koordinasi dan tanggung jawab tidak ada, maka jalan satu-satunya adalah pelaporan secara resmi,” tegas Maulana.
Meski demikian, penentuan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana tertentu merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah. Oleh sebab itu, klarifikasi dari seluruh pihak menjadi penting sebelum menarik kesimpulan.
PENGHUNI DAN PEMBANGUN RUMAH JUGA MENJADI PERHATIAN
Selain aktivitas pengeboran, Maulana mengungkapkan bahwa pihak Surito juga mempersoalkan keberadaan warga yang disebut telah membangun rumah atau menempati sebagian lahan tersebut.
Menurut Maulana, sekitar dua bulan sebelum keterangan ini disampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada warga yang menempati atau membangun rumah di lokasi yang diklaim sebagai tanah milik Surito dan ahli waris lainnya.
Dalam surat tersebut, menurut keterangannya, pihak Surito meminta agar persoalan penguasaan lahan diselesaikan melalui penggantian kerugian atau warga mengosongkan tanah apabila tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut.
“Kami mengirim surat baik-baik bagi yang menempati atau membangun rumah di tanah milik Surito dan ahli waris yang lain. Untuk sebidang tanah yang ditempati atau dikuasai, kami meminta penyelesaian ganti rugi. Jika tidak mau mengganti rugi, maka kami meminta agar tanah tersebut dikosongkan,” ungkap Maulana.
Tuntutan tersebut merupakan sikap pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan. Adapun hak warga yang menempati tanah, dasar penguasaan mereka, riwayat transaksi apabila ada, dan status hukum masing-masing bidang perlu diperiksa secara terpisah.
Penyelesaian sengketa juga harus mempertimbangkan dokumen dan bukti dari kedua belah pihak. Surat permintaan ganti rugi maupun pengosongan lahan tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan atau memberikan kewenangan untuk melakukan pengosongan secara paksa.
REDAKSI MENDORONG KLARIFIKASI TERBUKA
Persoalan lahan di Desa Blu’uran ini menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar: siapa yang memberikan perintah pengeboran, apa dasar penggunaan lahan, apakah ada persetujuan dari pihak yang berhak, serta bagaimana riwayat penguasaan dan peralihan hak atas tanah tersebut?
Untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang, Kepala Desa Blu’uran atau pihak yang disebut bernama Farok/Farooq, Ma’ruf dan Jufri sebagai pihak yang disebut melaksanakan pengeboran, warga yang menempati lahan memiliki hak klarifikasi secara resmi dan dibuktikan dokumen pendukung yang sah dimata hukum.
Hingga naskah ini disusun, materi yang tersedia baru memuat keterangan Surito dan Maulana. Belum ada keterangan pembanding dari pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait
Jurnalis: iman alif humas MBN Biro SBY
Media: mediabusernasional.com
