MediaBuserNasional.com — Ketika Presiden bersiap melakukan kunjungan ke luar negeri pada pertengahan November, jabatan Wakil Presiden sedang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang siapa yang menjalankan tugas pemerintahan di dalam negeri. Pemerintah menyatakan tidak ada masalah, tetapi persoalan konstitusional sesungguhnya lebih luas daripada sekadar komunikasi jarak jauh antara Presiden dan para menterinya dalam kabinet.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke luar negeri pada 14–16 November 2026. Rencana itu menjadi perhatian karena berlangsung ketika kursi Wakil Presiden kosong. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
Dalam pemberitaan ANTARA, 12 November 2026, Yusril menjelaskan bahwa Presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan sendiri. Tidak diperlukan pejabat sementara untuk mengisi posisi Wakil Presiden. Presiden juga dapat memberikan instruksi langsung dari luar negeri melalui sarana komunikasi yang tersedia.
Secara konstitusional, penjelasan tersebut memiliki dasar. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu seorang Wakil Presiden. Artinya, kekuasaan pemerintahan tetap berada pada Presiden, bukan otomatis berpindah kepada Wakil Presiden ketika Presiden bepergian.
Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Kekosongan Wakil Presiden memang tidak otomatis melumpuhkan pemerintahan, tetapi menghilangkan salah satu unsur penting dalam konfigurasi kepemimpinan nasional. Ada fungsi koordinasi, penugasan, dan representasi pemerintahan yang selama ini dapat dijalankan Wakil Presiden berdasarkan penugasan Presiden.
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 mengatur bahwa ketika Presiden berada di luar negeri, Wakil Presiden ditugaskan melaksanakan tugas sehari-hari Presiden. Tugas tersebut antara lain memimpin sidang kabinet, memberikan pengarahan kepada menteri, melakukan koordinasi dengan pimpinan lembaga negara, serta menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari.
Praktik itu kembali terlihat melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2024, ketika Presiden menugaskan Wakil Presiden menjalankan tugas sehari-hari selama kunjungan ke sejumlah negara pada 8–23 November 2024. Kedua keputusan tersebut memperlihatkan bahwa penugasan Wakil Presiden selama Presiden berada di luar negeri merupakan mekanisme yang memang pernah digunakan dalam pemerintahan Indonesia.
Lantas, bagaimana ketika jabatan Wakil Presiden kosong? Tidak ada ketentuan yang secara otomatis menjadikan seorang menteri sebagai Wakil Presiden sementara. Menteri Koordinator, Menteri Sekretaris Negara, ataupun menteri lainnya tidak dapat mengambil alih seluruh kewenangan Presiden hanya karena jabatan tersebut kosong.
Meski demikian, bukan berarti para menteri kehilangan kewenangan mengambil keputusan. Mereka tetap menjalankan tugas berdasarkan bidang dan dasar hukum masing-masing. Persoalannya adalah batas antara kewenangan sektoral menteri dan kewenangan konstitusional Presiden. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Dalam pemberitaan detikNews, 12 November 2026, Yusril juga menegaskan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak menghalangi Presiden menjalankan pemerintahan dari luar negeri. Penjelasan tersebut masuk akal dalam situasi normal. Namun, bagaimana jika keadaan berubah menjadi luar biasa?
Pasal 8 UUD 1945 memberikan pengaturan mengenai pergantian kepemimpinan. Ayat (2) mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat 60 hari. Sementara ayat (3) mengatur pelaksanaan tugas kepresidenan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Di sinilah muncul pertanyaan konstitusional yang belum boleh dianggap selesai. Bagaimana mekanisme pemerintahan apabila jabatan Wakil Presiden sudah kosong, kemudian Presiden mengalami keadaan yang membuatnya tidak dapat menjalankan kewajiban? Apakah pengaturan yang tersedia sudah cukup menjawab situasi tersebut?
Ketentuan triumvirat dalam Pasal 8 ayat (3) tidak boleh ditafsirkan sembarangan sebagai pengganti Wakil Presiden ketika Presiden sedang berada di luar negeri. Perjalanan kenegaraan bukan berarti Presiden berhalangan menjalankan kewajibannya. Namun, kemungkinan keadaan darurat ketika posisi Wakil Presiden kosong tetap membutuhkan kajian hukum tata negara yang serius.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah Presiden bisa memimpin pemerintahan dari luar negeri. Lebih jauh, negara harus memastikan adanya mekanisme koordinasi, pelimpahan kewenangan yang sah, dan pengambilan keputusan dalam keadaan darurat. Kepastian prosedur diperlukan agar pemerintahan tidak bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik maupun kemampuan komunikasi seorang pemimpin.
Kekosongan Wakil Presiden memang tidak otomatis menciptakan kekosongan kekuasaan negara. Namun, peristiwa ini menjadi ujian bagi ketahanan sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum tidak cukup hanya memiliki aturan tentang siapa yang memegang kekuasaan. Negara juga harus memiliki mekanisme yang jelas ketika konfigurasi kepemimpinan tidak lengkap. Sebab, keberlangsungan negara seharusnya dijamin oleh kuatnya institusi, bukan semata-mata oleh keberadaan seorang individu.
