MALANG – MediaBuserNasional.com, Proses penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, mulai menjadi sorotan. Bukan semata-mata karena enam peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi, melainkan munculnya sejumlah pertanyaan mengenai kejelasan legalitas tim penguji yang disebut berasal dari Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang.
Persoalan ini mencuat setelah tim media melakukan penelusuran dan wawancara dengan Kepala Desa Jenggolo, H. Sukardi, pada Rabu (11/11/2026), sekitar pukul 11.15 WIB, di ruang pendopo kantor desa.
Berdasarkan dokumen Lampiran Pengumuman Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Jenggolo Nomor 07/P3D/PU/2026, tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Jenggolo, terdapat enam peserta yang dinyatakan lulus administrasi.
Keenam peserta tersebut adalah:
- Andrean Falentino.
- Andrean Permata P Kiki.
- Alfia Masrurroh Z.
- Birlangga Maulidan O.
- Dina Lokasari.
- Said Abdulloh.
Dokumen tersebut ditandatangani Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Ajinoto, di Jenggolo pada 6 November 2026.
Dalam keterangannya kepada awak media, H. Sukardi membenarkan bahwa terdapat enam peserta yang lolos administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Ia juga menyebut UNIRA Malang sebagai unsur yang terlibat dalam tim penguji.
Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai kedudukan dan legalitas keterlibatan UNIRA, apakah institusi universitas secara resmi menjadi mitra penguji atau hanya dosen yang dilibatkan secara personal, Kepala Desa belum memberikan penjelasan terperinci.
“Penguji dari UNIRA Malang sendiri saja,” ungkap Sukardi.
Saat kembali ditanya mengenai dasar penugasan dan status kelembagaan pihak UNIRA dalam proses seleksi tersebut, Sukardi mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada Ketua Panitia, Ajinoto.
DUA MINGGU PENGAJUAN, TETAPI SURAT TUGAS BELUM DITUNJUKKAN
Persoalan semakin menarik ketika tim media melakukan pendalaman terhadap informasi yang berkembang di lapangan.
Salah satu sumber dari Dekan FISIP menyampaikan bahwa pihak UNIRA disebut belum menerima permohonan resmi sebagai lembaga untuk menjadi tim penguji.
Menurut sumber tersebut, surat yang beredar justru ditujukan secara pribadi kepada Handayani, salah satu tenaga pengajar di UNIRA.
Sumber itu juga mempertanyakan komposisi tim penguji yang disebut terdiri dari unsur Muspika dan UNIRA. Bahkan, menurut keterangannya, ketika dikonfirmasi kepada pihak fakultas, keterlibatan institusi tersebut belum memperoleh kejelasan.
Penelusuran kemudian dilakukan dengan meminta keterangan kepada salah satu pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).
Dalam keterangannya, dekan FISIP menyampaikan bahwa pihak fakultas tidak menerbitkan surat tugas untuk keterlibatan dosen yang disebut dalam proses pengujian tersebut.
“UNIRA kayaknya tidak ada surat tugas. Kalau dari Fakultas FISIP jelas tidak ada. Bu Yani itu sebagai dosen FISIP dan saya tidak membuat surat tugas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin penting yang perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama mengenai kapasitas pihak yang dilibatkan: apakah bertindak sebagai perwakilan resmi universitas, tenaga pengajar secara pribadi, atau berdasarkan penugasan dari unit lain.
KETUA PANITIA MENGAKU BARU MENGAJUKAN PERMOHONAN
Ketika dikonfirmasi, Ketua Panitia, Ajinoto, memberikan keterangan bahwa pengajuan kepada pihak penguji disebut baru dilakukan sekitar dua minggu sebelumnya.
“Masih baru kemarin melakukan pengajuan, maksudnya sekitar dua minggu, dan yang penguji satu dosen dan satunya asisten dosen,” tuturnya.
Ketika ditanya apakah tim penguji telah mengantongi surat tugas resmi, Ajinoto menjawab dengan menyatakan bahwa surat tersebut kemungkinan ada.
“Kayaknya ada, entar ya saya cari,” jawabnya.
Namun, hingga wawancara berlangsung, dokumen surat tugas yang dimaksud belum diperlihatkan kepada awak media.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: jika memang terdapat penugasan resmi, mengapa dokumen yang menjadi dasar kewenangan tim penguji belum dapat ditunjukkan ketika dimintai klarifikasi?
Apakah proses pengajuan, penunjukan, dan penugasan tim penguji telah diselesaikan sebelum tahapan seleksi dilaksanakan? Ataukah masih terdapat administrasi yang perlu dilengkapi?
Pertanyaan tersebut penting karena kredibilitas hasil penjaringan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang mengikuti ujian, tetapi juga oleh kejelasan kewenangan pihak yang menyelenggarakan dan melakukan penilaian.
HUBUNGAN KELUARGA PESERTA JUGA MENJADI PERHATIAN
Selain persoalan tim penguji, awak media turut menanyakan adanya informasi bahwa beberapa peserta memiliki hubungan keluarga dengan sebagian perangkat desa.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Jenggolo, H. Sukardi, menyampaikan bahwa seluruh warga memiliki hak yang sama untuk mengikuti penjaringan sepanjang memenuhi persyaratan.
“Itu semua saudara, semua punya hak untuk mencalonkan. Yang utama adalah syarat administratif, setidaknya SMA dan administratif lainnya,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Hubungan keluarga dengan perangkat desa bukan dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau keberpihakan. Namun, transparansi proses seleksi dan penerapan standar penilaian yang sama terhadap seluruh peserta tetap menjadi hal penting untuk memastikan tidak muncul konflik kepentingan.
TRANSPARANSI JANGAN HANYA BERLAKU BAGI PESERTA
Persoalan penjaringan perangkat desa bukan sekadar urusan meloloskan enam peserta dari seleksi administrasi. Proses tersebut menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa.
Apabila tim penguji benar-benar berasal dari institusi pendidikan, maka kejelasan identitas, kapasitas, surat penugasan, dan dasar keterlibatannya perlu dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian pula panitia harus mampu menjelaskan apakah seluruh tahapan administrasi telah dipenuhi sebelum pelaksanaan ujian dan apakah mekanisme penilaian telah ditetapkan secara transparan.
Jangan sampai peserta dituntut memenuhi seluruh persyaratan administrasi secara ketat, sementara kelengkapan administrasi pihak penyelenggara maupun tim penguji justru belum memperoleh penjelasan yang memadai.
Hingga berita ini diterbitkan, sejumlah pertanyaan masih membutuhkan jawaban resmi, terutama dari Ketua Panitia Ajinoto dan pihak UNIRA Malang.
Publik kini menunggu kejelasan: apakah UNIRA Malang secara kelembagaan benar-benar menjadi bagian dari tim penguji, atau keterlibatan tersebut hanya sebatas personel dosen yang dihubungi secara pribadi?
Klarifikasi terbuka diperlukan agar proses penjaringan perangkat Desa Jenggolo berjalan transparan, akuntabel, serta tidak menyisakan dugaan persoalan administrasi yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat.
Jurnalis: Busamat
