SURABAYA – MEDIA BUSERNASIONAL.COM Pengurusan perpindahan Kartu Keluarga (KK) seharusnya tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, sebuah unggahan di media sosial justru memunculkan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pengurus RT/RW di kawasan Gunung Anyar, Surabaya.
Dalam unggahan viral tersebut, sejumlah warga disebut-sebut harus membayar hingga Rp 2 juta saat mengurus perpindahan KK. Kasus dugaan pungli ini pun langsung menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Irvan Wahyudradjad, dengan tegas membantah adanya biaya dalam pelayanan administrasi kependudukan. Ia memastikan bahwa seluruh pengurusan adminduk di Surabaya tidak dipungut biaya sepeser pun. Pihaknya saat ini tengah mendalami peredaran informasi tersebut guna mengetahui kronologi dan fakta yang sebenarnya.
“Gak ada, pengurusan adminduk gratis. Kami coba dalami kasusnya seperti apa,” ujar Irvan saat dikonfirmasi, Minggu (25/10/2026).
Di tengah polemik dugaan pungli ini, Irvan turut mengingatkan masyarakat agar tidak bergantung pada pihak-pihak tertentu dalam mengurus dokumen kependudukan. Warga diimbau untuk memanfaatkan layanan mandiri, baik secara daring maupun datang langsung ke kantor pelayanan resmi yang telah disediakan oleh pemerintah.
“Bisa langsung ke kantor pelayanan seperti di kelurahan, kecamatan, SPP, MPP Siola atau di balai RW,” tambahnya.
Di sisi lain, persoalan penarikan pungutan di lingkungan RT/RW sebenarnya telah mendapat perhatian khusus dari Pemkot Surabaya melalui kebijakan resmi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026 tentang Pembatasan Pungutan Iuran kepada Masyarakat di Lingkungan RT dan RW.
Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh camat dan lurah se-Surabaya ini berfungsi sebagai pedoman agar penarikan iuran warga berjalan sesuai ketentuan. Dalam aturan tersebut, iuran di tingkat RT/RW hanya dibatasi untuk kepentingan yang berkaitan dengan keamanan, kebersihan, serta penerangan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum dikelola oleh pemerintah daerah.
(Redaksi/detik/gs)
