Pemberitaan mengenai dugaan persoalan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di UPT SMP Negeri 8 Gresik kembali menjadi sorotan. Isu yang sebelumnya ramai diberitakan sejumlah media itu kini kembali dipertanyakan setelah muncul data anggaran Tahun Anggaran 2025 dengan selisih hampir Rp198 juta.

Berdasarkan data yang menjadi bahan klarifikasi JAWARAH, anggaran BOSP SMPN 8 Gresik tercatat sebesar Rp733.920.000, sedangkan realisasinya tercatat Rp535.952.406. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp197.967.594 yang membutuhkan penjelasan dan pencocokan dokumen.

Angka tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana status selisih anggaran itu, apakah masih berupa saldo, terdapat perbedaan pencatatan, atau ada komponen penggunaan anggaran yang belum tercantum dalam data yang dihimpun?

Hingga terdapat dokumen pendukung dan hasil pemeriksaan yang memadai, selisih tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai kerugian negara maupun tindak pidana.

JAWARAH: KAMI MEMINTA PENJELASAN BERBASIS DATA

Pengurus JAWARAH, Agus Hariyanto alias Gus Har, mengatakan pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi melalui WhatsApp kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan Kepala UPT SMP Negeri 8 Gresik. Namun, menurut JAWARAH, upaya konfirmasi tersebut belum memperoleh respons sebagaimana yang diharapkan.

“Kami tidak meminta sesuatu yang aneh. Kami hanya meminta klarifikasi mengenai anggaran pendidikan. Kalau angka itu benar, jelaskan. Kalau angka kami salah, bantah dengan data. Jangan memilih diam, karena diam justru membuat pertanyaan semakin besar,” tegas Gus Har.

Menurutnya, pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Gus Har juga menegaskan bahwa sorotan tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi kepala sekolah maupun Kepala Dinas Pendidikan, melainkan untuk mendorong keterbukaan informasi dan memastikan kejelasan penggunaan anggaran.

“Jabatan justru membawa tanggung jawab. Ketika ada angka hampir Rp198 juta yang dipertanyakan, jawab dengan dokumen, bukan dengan keheningan,” ujarnya.

DOKUMEN PENGELOLAAN BOSP PERLU DICOCOKKAN

JAWARAH meminta agar data anggaran dan realisasi BOSP SMPN 8 Gresik Tahun Anggaran 2025 diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen secara menyeluruh.

Dokumen yang dinilai perlu dicocokkan antara lain RKAS/ARKAS, Buku Kas Umum, laporan realisasi anggaran, bukti transaksi, rekening koran, dokumen pencairan, serta bukti pertanggungjawaban penggunaan dana.

Menurut JAWARAH, pencocokan tersebut penting untuk mengetahui penyebab selisih, memastikan keberadaan saldo apabila ada, dan menilai kesesuaian pencatatan dengan realisasi penggunaan anggaran.

“Kalau memang sesuai aturan, tunjukkan aturan dan dokumennya. Kalau realisasinya benar, tunjukkan bukti transaksinya. Kalau ada saldo, jelaskan keberadaannya. Semua bisa terang kalau memang datanya lengkap,” kata Gus Har.

Ia menambahkan, pemeriksaan bukan berarti pihak tertentu telah dinyatakan bersalah. Sebaliknya, proses verifikasi diperlukan agar persoalan tersebut mendapatkan kejelasan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

DINAS PENDIDIKAN DAN APARAT PENGAWAS DIMINTA MENINDAKLANJUTI

JAWARAH mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik serta lembaga pengawasan yang berwenang untuk memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Apabila ditemukan kesalahan administrasi, perbaikan perlu dilakukan sesuai ketentuan. Jika penggunaan anggaran terbukti sesuai aturan, penjelasan berbasis dokumen diharapkan dapat disampaikan agar tidak berkembang menjadi spekulasi. Sementara itu, apabila pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya harus diserahkan kepada lembaga berwenang sesuai prosedur.

“Kami tidak mau menghakimi siapa pun. Kami hanya ingin satu hal: fakta. Kalau kami salah, koreksi kami. Kalau data benar, jelaskan. Tetapi jangan biarkan uang publik menjadi tanda tanya,” tegas Gus Har.

HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI TETAP TERBUKA

JAWARAH menyatakan terbuka terhadap hak jawab dan klarifikasi resmi dari Kepala UPT SMP Negeri 8 Gresik maupun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Penjelasan dari pihak terkait diperlukan untuk memastikan apakah angka anggaran dan realisasi yang menjadi dasar sorotan tersebut telah sesuai dengan laporan resmi serta bagaimana status selisih yang dipertanyakan.

“Silakan jawab. Silakan bantah kalau data kami keliru. Kami siap menerima koreksi. Tetapi publik berhak mengetahui penjelasan yang dapat diuji,” pungkas Gus Har.

Hingga berita ini disusun, status selisih Rp197.967.594 tersebut masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dokumen. Redaksi membuka ruang bagi pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik untuk memberikan keterangan resmi, disertai data pendukung, guna menjaga pemberitaan tetap berimbang.

Tim investigasi 
Berani, Tegas, Terpercaya dan Profesional

Artikel Sempat Viral, Dana BOSP SMPN 8 Gresik Kembali Disorot: Selisih Rp197,9 Juta Dipertanyakan pertama kali tampil pada MEDIA BUSER NASIONAL.