BANGKALAN, MEDIA BUSERNASIONAL.COM — Praktek pengabaian kewajiban retribusi daerah diduga marak terjadi di lingkungan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Kabupaten Bangkalan. Setiap harinya, ratusan dapur MBG memproduksi dan menyumbangkan tak kurang dari 30 ton tumpukan sampah. Ngenesnya, mayoritas pengelola dapur disinyalir enggan membayar retribusi resmi, meski layanan pengangkutan sampah tetap berjalan saban hari.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan mencatat, dari total 134 dapur MBG yang beroperasi aktif memproduksi makanan, baru 20 dapur yang disiplin menyetor retribusi daerah sebesar Rp 200 ribu per bulan. Artinya, terdapat 114 dapur MBG yang secara terang-terangan menunggak dan menikmati fasilitas pengangkutan sampah secara “cuma-cuma”.
Kepala DLH Bangkalan, Achmad Siddik, menegaskan bahwa armada dan petugas kebersihan di lapangan tetap menjalankan tugas profesional mengangkut sampah dari seluruh titik SPPG tanpa membeda-bedakan kawasan.
“Petugas kita setiap hari tetap turun mengambil sampah ke semua SPPG, baik di kota maupun kecamatan. Namun sangat disayangkan, kewajiban retribusi Rp 200 ribu per dapur justru diabaikan. Hanya ada 20 dapur yang taat, sisanya belum bayar sama sekali,” tegas Achmad Siddik saat dikonfirmasi, Jumat (16/10/2026).
Langkah kooperatif telah ditempuh DLH Bangkalan dengan melayangkan surat teguran resmi kepada koordinator SPPG setempat. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada iktikad baik maupun kejelasan dari ratusan pengelola dapur MBG untuk melunasi tunggakan kewajiban retribusi tersebut. Sikap acuh para pengelola dapur ini dinilai berpotensi merugikan pendapatan asli daerah (PAD) serta mencederai kepatuhan hukum di Kabupaten Bangkalan.
