Dini hari, ketika penghuni masih terlelap, asrama putri Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, didatangi aparat. Penggeledahan pada 27 Oktober 2026 itu memunculkan dugaan penodongan senjata dan intimidasi terhadap santriwati. Di balik operasi mencari tersangka, tersisa pertanyaan: sejauh mana kewenangan aparat boleh dijalankan tanpa mengabaikan hak anak dan martabat perempuan?
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Sukoharjo, pada 12 September 2026. Polisi menyatakan sedang mencari seorang tersangka berinisial I yang diduga berada di dua lokasi pesantren, Sukoharjo dan Karanganyar. Perkara asalnya harus diusut, tetapi tujuannya tidak otomatis membenarkan setiap cara.
Menurut kronologi Yayasan Dakwah dan Sosial Al-Mukmin yang dikutip ANTARA pada 1 November 2026, aparat datang sekitar pukul 03.20 WIB. Dua belas santriwati berusia 10–16 tahun dan empat ustazah disebut sedang tidur. Mereka diduga mengalami intimidasi dan penodongan senjata. Sebagian disebut ditarik keluar sebelum mengenakan jilbab. Sebanyak 15 penghuni, termasuk dua balita, dibawa untuk dimintai keterangan kemudian dipulangkan. Keterangan ini masih harus diuji.
Polisi menyatakan penggeledahan berbekal izin pengadilan dan melibatkan Polwan serta unsur lingkungan setempat. Polri juga menyebut keluhan masyarakat sedang didalami melalui Propam. Tirto pada 1 November 2026 mengutip Divisi Humas Polri bahwa pemeriksaan berlangsung objektif dan profesional. Perbedaan keterangan tersebut harus dijawab melalui bukti, bukan sekadar saling membantah.
Komnas HAM meminta Propam dan Kompolnas memeriksa secara independen prosedur penggeledahan, penyitaan, serta dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. ANTARA pada 1 November 2026 melaporkan permintaan audit izin penggeledahan dan pemulihan pihak terdampak. Komnas Perempuan melalui pernyataan resmi 2 November 2026 juga menegaskan bahwa upaya paksa tidak boleh menjadi pembenaran bagi kekerasan berbasis gender maupun pengabaian hak perempuan dan anak.
Persoalan lain menyangkut peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tirto pada 4 November 2026 menyoroti efektivitas unit tersebut dalam operasi yang melibatkan asrama putri. Pendampingan, perlindungan martabat, dan komunikasi sesuai usia bukan formalitas, melainkan kewajiban ketika anak berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Barang-barang yang disebut dibawa dari pesantren, antara lain telepon seluler, tabungan, perhiasan, drone, dan perlengkapan lainnya, juga perlu dijelaskan. Komnas HAM menyebut nilai barang yang dipersoalkan sekitar Rp50 juta berdasarkan informasi awal. Publik berhak mengetahui dasar penyitaan, daftar inventaris, relevansi barang dengan perkara, serta kepastian pengembaliannya.
Sejumlah pejabat Polres Sukoharjo, termasuk Kapolres dan tiga perwira, diberitakan dinonaktifkan atau dimutasi untuk menjalani pemeriksaan. Namun, tindakan administratif bukan putusan bersalah. Republika pada 2 November 2026 mengutip Polda Jawa Tengah bahwa pemeriksaan Propam dan inspektorat masih berlangsung. Hasilnya perlu diumumkan secara transparan.
Penelusuran Kanwil Kementerian HAM Jawa Tengah juga belum menghasilkan kesimpulan akhir. Beritajateng.tv pada 5 November 2026 melaporkan tim telah mengumpulkan keterangan sejumlah pihak dan masih mengkaji temuan sebelum menyusun rekomendasi. Karena itu, dugaan pelanggaran HAM belum boleh dinyatakan terbukti. Penjelasan kepolisian pun tetap harus diuji secara objektif.
Di sinilah negara hukum diuji. Kasus pembakaran warung harus dituntaskan, tetapi santriwati yang berstatus saksi berhak diperlakukan secara aman dan bermartabat. Pesantren bukan wilayah kebal hukum, tetapi juga bukan ruang yang boleh dimasuki dengan mengabaikan hak penghuninya.
Publik tidak cukup hanya disuguhi pencopotan pejabat atau pernyataan bahwa pemeriksaan sedang berlangsung. Yang dibutuhkan ialah kejelasan hasil pemeriksaan, pertanggungjawaban apabila pelanggaran terbukti, pemulihan anak-anak terdampak, dan perbaikan prosedur. Ketegasan aparat seharusnya tercermin dari kemampuannya menegakkan hukum secara sah, profesional, dan proporsional.
Sebab, keberhasilan penegakan hukum bukan hanya tentang menemukan orang yang dicari, melainkan juga memastikan tidak ada hak warga negara yang dikorbankan dalam proses pencariannya. Ketika kewenangan kehilangan kendali, yang terluka bukan hanya penghuni pesantren, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.
