MALANG – mediabusernasional.com
Usulan tambahan anggaran sebesar Rp223,72 miliar yang diajukan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur untuk sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 menuai sorotan.
Permintaan tambahan anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kinerja dan hasil program yang selama ini telah dijalankan. Sebab, peningkatan anggaran semestinya berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan, produktivitas ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Busamat, S.Pd., Sekda BNPM Kabupaten Malang. Ia mempertanyakan apakah berbagai program yang selama ini dibahas dan diperjuangkan melalui lembaga legislatif benar-benar telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Belum apa-apa sudah meminta tambahan anggaran. Lantas, bagaimana dengan kinerja nyata yang benar-benar menyentuh masyarakat? Apakah dari tempat duduk ke tempat duduk saja sudah mampu menghasilkan peningkatan perekonomian, memperkuat sektor pertanian, dan mengurangi pengangguran?” ungkap Busamat, S.Pd.
Menurutnya, publik berhak mengetahui hasil konkret dari penggunaan anggaran sebelumnya. Apakah angka kemiskinan mengalami penurunan? Apakah UMKM benar-benar tumbuh, omzet meningkat, dan mampu bersaing di pasar lokal? Bagaimana nasib petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha kecil yang membutuhkan pendampingan dan dukungan nyata?
Busamat menegaskan, pembahasan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya nominal dan banyaknya program yang direncanakan. Hal terpenting adalah memastikan setiap alokasi anggaran memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Emmm, perlu diperhatikan setiap anggaran dan peruntukannya. Jangan sampai anggaran bertambah, tetapi masyarakat tidak merasakan perubahan yang berarti. Rakyat membutuhkan bukti hasil kerja, bukan sekadar daftar program dan janji peningkatan ekonomi,” tegasnya.
Rp223,72 Miliar Harus Bisa Dipertanggungjawabkan
Sebagaimana diberitakan Beritalima.com pada 5 November 2026, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur mengusulkan tambahan anggaran Rp223,72 miliar untuk sembilan OPD.
Di antaranya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp77,90 miliar, Dinas Peternakan Rp30 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp30 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp20 miliar, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp20 miliar.
Selain itu, terdapat usulan tambahan Rp15 miliar untuk Dinas Perkebunan, Rp10 miliar untuk Dinas Koperasi dan UKM, serta Rp20,82 miliar untuk Dinas Kehutanan.
Komisi B menyebut tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi hingga pariwisata.
Namun, menurut Busamat, rencana tersebut perlu diikuti keterbukaan mengenai target, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan hasil yang ingin dicapai.
Ia juga menilai wakil rakyat, termasuk anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Malang Raya, perlu memastikan aspirasi masyarakat di wilayahnya benar-benar diperjuangkan dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan.
“Jangan hanya masyarakat diminta memahami kebutuhan tambahan anggaran. Sebaliknya, masyarakat juga berhak meminta penjelasan: apa hasil kerja yang sudah dicapai, siapa yang merasakan manfaatnya, dan apa jaminan bahwa tambahan anggaran ini tidak berhenti sebagai program di atas kertas?” ujarnya.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Penambahan Anggaran
Sorotan ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah dalam APBD merupakan uang publik yang harus dikelola secara transparan, efektif, dan bertanggung jawab.
Karena itu, masyarakat patut mendapatkan penjelasan mengenai capaian program sebelumnya, evaluasi penggunaan anggaran, serta indikator keberhasilan dari tambahan anggaran yang diusulkan.
Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur menjelaskan urgensi tambahan anggaran tersebut, termasuk apa dampak terukur yang akan diterima masyarakat Malang Raya dan Jawa Timur secara luas.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya anggaran yang berhasil diperjuangkan, melainkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
