JAKARTA, MEDIABUSERNASIONAL.COM – Bareskrim Polri membongkar skandal besar penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang mengegerkan publik. Tiga nama pejabat tinggi negara resmi ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Pengumuman penetapan tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” tegas Komjen Asep Safrudin di hadapan awak media.
Selain LSP, dua tersangka lainnya merupakan perwira tinggi kepolisian, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (ASN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Skandal ini membocorkan fakta mengejutkan, di mana sasaran utama aksi penyadapan secara melawan hukum tersebut adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ungkap Kabareskrim.
Tak hanya Kepala Negara, jaringan penyadapan ini juga menyasar lingkaran strategis nasional dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pejabat, media, hingga dunia usaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” tambah Asep.
Berdasarkan hasil penyidikan awal, aksi illegal access dan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang rentang tahun 2025 hingga 2026. Kegiatan pemantauan tersebut dipastikan tanpa dasar penegakan hukum yang sah.
Untuk menghilangkan jejak kejahatan peretasannya, para tersangka diduga kuat melakukan penghapusan data jejak log (log files) secara terencana pada Oktober 2026.
“Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkas Kabareskrim menyayangkan aksi ilegal tersebut.
Saat ini penyidik Bareskrim Polri terus melakukan pendalaman guna membongkar motif utama di balik aksi penyadapan terhadap Presiden dan para tokoh nasional tersebut. (Red/Sumber: detik.com)
