Ketika Presiden Prabowo Subianto menanyakan keberadaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), perhatian publik tertuju pada alasan ketidakhadirannya. Dedi mengaku sedang menangani kebakaran di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan. Di balik peristiwa itu, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana kepala daerah menetapkan prioritas, mengoordinasikan penanganan darurat, dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat?
Peristiwa itu terjadi dalam Rakornas TPAKD di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Saat menyapa para kepala daerah, Prabowo menanyakan keberadaan Dedi yang diwakili Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. “Ke mana KDM? Yang paling dekat enggak hadir malah. Pasti sibuk,” ujar Prabowo, sebagaimana diberitakan detikNews, 23 Oktober 2026.
Dedi kemudian menjelaskan bahwa dirinya memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Ciremai. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan melaporkan situasi kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Dedi, penanganan kebakaran menjadi fokus prioritas setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Keterangan tersebut diberitakan detikNews, 23 Oktober 2026.
Penjelasan itu menghadirkan dua dimensi tanggung jawab yang perlu dibaca secara berimbang. Di satu sisi, Rakornas merupakan forum penting untuk memperluas akses keuangan, mendorong pembiayaan usaha, dan memperkuat ekonomi daerah. Di sisi lain, kebakaran di kawasan konservasi merupakan keadaan darurat yang menuntut tindakan cepat. Kepemimpinan diuji ketika dua kepentingan sama-sama penting harus dikelola dalam waktu bersamaan.
Karena itu, ketidakhadiran seorang gubernur tidak semestinya langsung dianggap sebagai pengabaian tugas. Sebaliknya, alasan turun ke lapangan juga tidak otomatis menjadi pembenaran yang menutup ruang evaluasi. Izin dan koordinasi menjelaskan proses pengambilan keputusan, sedangkan efektivitas tindakan dan hasil yang terukur menentukan kualitas pertanggungjawaban publik.
Dalam penanganan Ciremai, Dedi menyatakan luas kawasan terbakar sekitar 30 hektare dan titik api yang tersisa diperkirakan sekitar 20 persen. Ia menargetkan kebakaran padam sepenuhnya dalam dua hari melalui pengerahan helikopter untuk water bombing dan personel gabungan. Informasi tersebut diberitakan ANTARA Jawa Barat, 23 Oktober 2026. Angka dan target itu perlu dipahami sebagai keterangan serta perkiraan pada waktu pelaporan, bukan kepastian bahwa kebakaran telah selesai.
Laporan Portal Jabar, 23 Oktober 2026, menyebut sekitar 100 personel gabungan telah terlibat dalam pemadaman, pembuatan sekat bakar, dan penanganan sisa bara. Sementara itu, laporan ANTARA menyebut pengerahan 500 personel untuk membersihkan kanal alami. Perbedaan angka tersebut dapat berkaitan dengan cakupan dan jenis kegiatan yang dilaporkan. Karena itu, angka-angka itu tidak boleh dijumlahkan atau dianggap mewakili satu kelompok personel yang sama.
Tantangan di Ciremai bukan hanya memadamkan nyala api, melainkan mencegah kebakaran kembali meluas. Medan terjal, vegetasi kering, perubahan arah angin, dan keterbatasan sumber air membuat penanganan membutuhkan strategi yang terkoordinasi. Pemantauan titik panas, penyisiran bara, sekat bakar, dan dukungan udara menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Keberhasilan mengisolasi api harus dibedakan dari kepastian bahwa seluruh titik kebakaran telah padam.
Penyebab kebakaran pun perlu diselidiki secara cermat. Dedi menduga pembakaran ilalang untuk persiapan lahan pertanian mungkin menjadi pemicu. Namun, dugaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan penyelidikan. Pemeriksaan pihak berwenang diperlukan agar penetapan penyebab tidak bertumpu pada asumsi, sekaligus membuka jalan bagi penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran.
Persoalan ini juga mengingatkan bahwa kebakaran kawasan konservasi tidak selesai ketika kobaran terakhir padam. Kerusakan vegetasi, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan perubahan fungsi ekologis dapat meninggalkan dampak jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan pemulihan kawasan, pengawasan aktivitas manusia, kesiapsiagaan masyarakat, serta sistem pencegahan yang dapat bekerja sebelum api kembali muncul.
Di sinilah ukuran kepemimpinan menjadi lebih konkret. Publik berhak mengetahui perkembangan pemadaman, luas kerusakan yang telah diverifikasi, efektivitas pengerahan sumber daya, dan langkah pencegahan berikutnya. Transparansi bukan sekadar kewajiban menyampaikan kabar baik, melainkan keberanian menjelaskan hambatan, risiko yang masih tersisa, dan pekerjaan yang belum selesai.
Peristiwa ini bukan semata-mata tentang gubernur yang tidak hadir ketika presiden memanggil. Ini adalah ujian tentang bagaimana prioritas ditetapkan dan hasil dipertanggungjawabkan. Jika penanganan Ciremai terbukti efektif, kawasan terlindungi, dan pencegahan diperkuat, keputusan Dedi dapat dinilai berdasarkan hasil nyata. Namun, selama ancaman kebakaran masih ada, pekerjaan belum usai. Kepemimpinan tidak berhenti pada kehadiran di lapangan, tetapi harus dibuktikan melalui hasil yang terukur, transparan, dan berkelanjutan.
